Sabtu, 30 November 2013

AD ART FASDA JABAR

STRUKTUR ORGANISASI

Pelindung :

Gubernur Jawa Barat
Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat

Penasehat : Ir. Jatty Pakih, M.Si

Ketua Umum : Asep Bagja

Sekretaris Jenderal : Warino

Bendahara Umum : Bunyamin Pohan

BIDANG-BIDANG :

BIDANG KOMINFO : Bambang S

BIDANG PENGEMBANGAN USAHA : Omay Rochman

BIDANG MATERI PELATIHAN : Aas Suracmanudin

BIDANG KEORGANISASIAN : Ahmad Sudana

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI FASILITATOR DAERAH JAWA BARAT

FASDA JABAR

PEMBERDAYAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN

MELALUI SISTEM KEBERSAMAAN EKONOMI

BERDASARKAN MANAJEMEN KEMITRAAN

PENDAHULUAN

Bahwa pemberdayaan Petani dan Kelembagaan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi Berdasarkan Manajemen Kemitraan (SKE-BMK) perlu ditingkatkan untuk menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan.

Komoditi Perkebunan merupakan bahan baku industri pabrik pengolahan yang menjadi kebutuhan internasional yang mampu memberikan kontribusi devisa Negara yang cukup besar.

Pengembangan pemberdayaan Petani dan Kelembagaan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi Berdasarkan Manajemen Kemitraan (SKE-BMK) disamping untuk meningkatkan SDM Petani juga untuk mengembangkan perluasan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan, serta bertujuan untuk menunjang kegiatan Pendampingan Kelembagaan Petani Agribisnis Perdesaan yang berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal.

Bahwa dalam rangka pemberdayaan Petani dan Kelembagaan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi Berdasarkan Manajemen Kemitraan (SKE-BMK) di Jawa Barat yang terintegrasi dalam sistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terpadu dan berkelanjutan maka pendampingan menjadi hal yang sangat penting untuk menunjang kesuksesan, untuk memfasilitasi perlu dibentuk wadah / organisasi / kelembagaan Fasilitator Daerah FASDA yang kuat, untuk itulah Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) hadir.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas disusunlah Anggaran Dasar Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

Tim Penyusun

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN BENTUK

Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat disingkat FASDA JABAR berkedudukan di Bandung Jawa Barat.

2. Organisasi ini didirikan di Bandung pada tanggal 08 Desember 2008 untuk waktu yang tidak terbatas

Pasal 2

Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) adalah organisasi profesi dalam ruang lingkup Provinsi Jawa Barat.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) ber-azas-kan Pancasila dan UUD 45.

Pasal 4

Tujuan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Penumbuhan Kebersamaan Petani / Pekebun / Peternak / Nelayan dan kelembagaan lainnya Melalui Pelatihan Dinamika Kelompok (DK Penumbuhan Kebersamaan) untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Petani / Pekebun / Peternak / Nelayan dan Masyarakat Jawa Barat dalam rangka mewujudkan Profesionalisme Petani / Pekebun / Peternak / Nelayan dan Masyarakat Jawa Barat.

2. Memfasilitasi Penguatan Kelembagaan Petani / Pekebun / Peternak / Nelayan dan Kelembagaan Lainnya dalam pengembangan pemberdayaan SDM dan Ekonomi masyarakat melalui pendekatan :

a. Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani dan Masyarakat (SPKP&M),

b. Komunikasi dan Kepemimpinan (K & K),

c. Manajemen Kemitraan Budidaya (MKBD),

d. Administrasi Pembukuan dan Program Tabungan (APPT) dan

e. Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga (PERT).

3. Memfasilitasi Pengembangan Kelembagaan Petani / Pekebun / Peternak / Nelayan / Masyarakat dan Usaha Kelompok melalui pendekatan :

a. Pembentukan Koperasi dan Penyusunan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD / ART),

b. Manajemen Organisasi dan Sistem Prosedur Koperasi (SISDUR),

c. Perencanaan Usaha, Pemasaran dan Penyusunan RAPB Koperasi,

d. Akuntasi Dasar dan Manajemen Keuangan (ADMK),

e. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi (PPK),

f. Sistem Keuangan Manajemen Kemitraan (SKMK).

4. Memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Jawa Barat.

Pasal 5

Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Wadah organisasi seluruh Fasilitator Daerah Jawa Barat, baik FASDA I, FASDA II, FASDA III maupun FASDA MADYA.

2. Wahana perjuangan Fasilitator Daerah Jawa Barat, penyalur aspirasi dan komunikasi timbal balik antara sesama Fasilitator Daerah (FASDA) Jawa Barat dalam pendampingan Kelompoktani dan Kelompok Masyarakat di Jawa Barat.

3. Wahana Fasilitator penggerak dan pengarah peran serta Kelompoktani, Kelompok Masyarakat dan Pelaku Usaha di Jawa Barat dalam semangat gotong royong dan kebersamaan dengan filosofi kemitraan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi Berdasarkan Manajemen Kemitraan.

4. Pusat Informasi dan Komunikasi Fasilitator Daerah, Petani, Pelaku Agribisnis dan Mitra Usaha Multi Aktivitas Agribisnis Jawa Barat.

5. Wadah Fasilitator Daerah dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan Kelompoktani dan Kelompok Masyarakat Jawa Barat.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 6

1. Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) memiliki beberapa atribut.

2. Ketentuan tentang atribut Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN SYARAT ANGGOTA

Pasal 7

Anggota Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) terdiri dari :

1. Anggota biasa adalah Fasilitator Daerah yang telah mengikuti Pelatihan FASDA I dan atau FASDA II dan atau FASDA III dan atau FASDA MADYA.

2. Anggota kehormatan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) adalah pihak-pihak yang punya kepedulian terhadap Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) yang secara nyata membantu dan telah berjasa terhadap pengembangan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) dan diangkat sebagai anggota kehormatan berdasarkan kesediaan yang bersangkutan.

Pasal 8

Untuk menjadi anggota Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) melalui proses Pelatihan FASDA I, FASDA II, FASDA III, FASDA MADYA.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 9

Susunan pengurus Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

1. Badan Pengurus terdiri dari seorang Ketua Umum, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris Umum, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara Umum, seorang Wakil Bendahara dan beberapa bidang sesuai kebutuhan.

Pasal 10

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :

Meninggal dunia.
Berhenti atas permintaan sendiri.
Diberhentikan menurut rapat Badan Pengurus Pusat.

Apabila terjadi lowongan dalam susunan Badan Pengurus, maka lowongan tersebut akan diisi oleh seorang yang dipilih dan atau ditunjuk langsung oleh Rapat Badan Pengurus atas usulan anggota Badan Pengurus.

Pasal 11

Pengambilan keputusan:

Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah dan rapat sedapat-dapatnya diusahakan atas dasar musyawarah mufakat.
Apabila dengan usaha musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusannya diambil melalui votting (pemungutan suara) dari jumlah suara yang hadir yang memiliki hak suara satu peserta satu suara.
Apabila dalam votting (pemungutan suara) hasil berimbang, maka pimpinan sidang/rapat dapat menundanya selama 30 menit untuk kemudian diulang kembali.

BAB VII

WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Badan Pengurus Pusat Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) adalah penyelenggara dan penanggungjawab tertinggi, dengan wewenang :

Menentukan kebijakan organisasi.
Mewakili organisasi baik didalam atau diluar hukum dan berkewajiban melaksanakan / menjalankan pengaturan ( pengelolaan ) atau penguasaan / pemilikan tanpa pengecualian atas segala hak milik Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).
Badan Pengurus Pusat berhak memberikan kuasa baik seluruh maupun sebagiannya kepada anggota pengurus atau orang lain atau panitia dan untuk itu memberikan kuasa umum atau khusus dan dengan hak mencabut kembali kuasa itu.

Badan Pengurus Pusat Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah dan Keputusan Rapat Badan Pengurus.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 13

Sumber Keuangan untuk mendukung jalannya Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) diperoleh dari :

Iuran Anggota.
Bantuan atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 14

Pengelolaan Harta Kekayaan

Badan Pengurus Pusat bertanggungjawab atas pengelolaan seluruh harta kekayaan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).
Pengelolaan kekayaan / kegunaan diselenggarakan dengan cara pembukuan yang sesuai dengan berbagai kegiatan usaha yang dilakukan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).
Tahun buku Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 ( tiga puluh satu ) Desember setiap tahunnya.
Pertanggungjawaban penutupan buku Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) dilaksanakan oleh Bendahara Umum dengan menggambarkaan tentang keadaan keuangan dan investasi Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) disertai dengan daftar penerimaan dan pengeluaran serta neraca selama 1 ( satu ) tahun pelaksaan kegiatan.
Sekretaris Umum harus membuat risalah tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) selama 1 (satu) tahun pelaksanaan kegiatan.
Apabila risalah, neraca dan perhitungan keuangan serta investasi telah disahkan oleh rapat Badan Pengurus Pusat melalui persetujuan Anggota selanjutnya diumumkan dan atau dikirim kepada orang-orang yang dipandang perlu mengetahui oleh Badan Pengurus Pusat, maka kepada seluruh anggota Badan Pengurus Pusat diberikan pengesahan dan pembebasan serta pelepasan tanggungjawab mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh mereka selama 1 (satu) tahun pelaksanaan kegiatan.

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 15

Pembubaran Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa yang diadakan secara khusus, yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang berhak hadir sebagai peserta Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.
Pembubaran organisasi dinyatakan sah apabila disetujui dengan mupakat atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah suara yang hadir.
Apabila oraganisasi telah dibubarkan maka kekayaan organisasi diserahkan kepada tim likuidasi yang dibentuk oleh Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa untuk diserahkan kepada badan-badan / lembaga-lembaga social yang ditunjuk yang ada di Indonesia.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 16

Anggaran Dasar Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) hanya dapat diubah atau disempurnakan melalui Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 17

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam musyawarah Anggota Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

Ditetapkan : Di Bandung

Tanggal : 08 Desember 2009

Tim Perumus AD / ART FASDA JABAR :

Asep Bagja (........................................)

Warino (........................................)

Bambang S (........................................)

Asep Ruhiyat (........................................)

Omay Rochman (........................................)

Aas Surahmanudin (........................................)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ART

ASOSIASI FASILITATOR DAERAH JAWA BARAT

FASDA JABAR

PEMBERDAYAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN

MELALUI SISTEM KEBERSAMAAN EKONOMI

BERDASARKAN MANAJEMEN KEMITRAAN

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Yang dapat diterima sebagai anggota Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) adalah sebagai berikut:

1. Warga Indonesia yang telah mengikuti Pelatihan FASDA.

2. Telah berumur 17 tahun atau telah menikah.

3. Bermoral Pancasila.

4. Bersedia mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturar-peraturan organisasi Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

Pasal 2

1. Seseorang menjadi anggota dan ditetapkan sebagai anggota Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

2. Penetapan seseoarang sebagai anggota dilakukan oleh Badan Pengurus Pusat berdasarkan prosedur yang ditentukan.

3. Badan Pengurus Pusat yang telah menerima dan mendaftar anggota berkewajiban memelihara daftar anggota serta wajib memberikan surat keterangan dan atau Kartu Tanda Anggota (ID Card).

Pasal 3

Badan Pengurus Pusat Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) dapat menetapkan dan mengangkat anggota menjadi anggota kehormatan karena kepedulian dan jasa-jasanya.

Pasal 4

Setiap anggota berkewajiban :

Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan peraturan organisasi Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) lainnya.
Menjaga nama baik dan martabat organisasi Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).
Melaksanakan ketentuan / keputusan atau kebijakan organisasi Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).
Berpartisipasi dalam kegiatan, rapat, pertemuan dan pelatihan yang diselenggarakan atau diusahakan oleh Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut:

Berbicara dan memberikan suara dalam rapat atau musyawarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan.

c. Menyampaikan pendapat atau saran-saran baik lisan maupun tulisan kepada Badan Pengurus.

d. Mendapat perlindungan / pembelaan, bimbingan, bantuan, pendidikan dan latihan dari organisasi Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

Pasal 5

Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota biasa kecuali :

Tidak mempunyai hak suara dalam rapat.
Tidak mempunyai hak untuk menjadi anggota Badan Pengurus.

Pasal 6

1. Anggota yang lalai / tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan oraganisasi dikenakan tindakan disiplin organisasi.

2. Tindakan yang dimaksud pada ayat (1) ini dapat berupa :

a. Peringatan tertulis.

b. Sanksi administrative

c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan

d. Pemecatan dari keanggotaan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

3. Atas permohonan yangyang bersangkutan lamanya pemberhentian sementara dapat ditinjau kembali oleh kepengurusan yang mengenakan tindakan disiplin organisasi tersebut.

4. Anggota dan atau bekas anggota yang dikenakan tindakan disiplin organiasasi tersebut dapat mengajukan pembelaan diri disertai alasan-alasan selambatnya 1 bulan sejak pemberhentian.

5. Dalam hal pemberhentian sementara berakhir atau pemecatan dicabut keanggotaan yang bersangkutan didaftarkan kembali oleh Badan Pengurus Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Badan Pengurus dipilih menjadi dan atau ditetapkan oleh Musyawarah Anggota untuk masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama dua periode.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih manjadi Badan Pengurus harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya satu tahun dan sudah mengikuti pelatihan FASDA III (Tiga).
Dapat membaca dan menulis huruf latin.
Telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah menikah.
Mampu bekerja sama secara kolektif serta mampu mengembangkan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

Pasal 9

Masing-masing Badan Pengurus sebagaimana dimaksud pada pasal diatas bertanggungjawab kepada musyawarah anggota Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

Pasal 10

Badan Pengurus mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab :

a. Melaksanakan kebijaksanaan organiasasi sebagai pelaksana semua keputusan Musyawarah Anggota, keputusan rapat kerja, Keputusan Musyawarah Paripurna Organiasai yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.

b. Melaksanakan kebijaksanaan organisasi dan menetapakan program kerja tahunan.

c. Mengangkat dan memberhentikan personalia Badan Pelaksana Kebijakan dan Kepengurusan.

d. Membentuk Badan, Lembaga dan Departemen yang dipandang perlu sebagai mana dimaksud dalam Anggaran Dasar, atau perwakilan badan / Lembaga / Departemen serta mengangkat dan memberhentikan Pengurus / Pimpinannya.

e. Melaksanakan tugas kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Peraturan Organisasi.

2. Pimpinan harian Badan Pengurus Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) mempunyai tugas, kewenangan dan tanggungjawab :

a. Memimpin pelaksanaan tugas sehari-hari.

b. Mengatur pelaksanaan keputusan yang ditetapkan Badan Pengurus.

c. Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pengurus sebagai pelaksana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah dan Peraturan Organisasi.

Pasal 11

Badan Pengurus membuat pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab serta rapat anggota pengurus yang diatur dalam program kerja dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 12

Dalam hal terjadi kelowongan dalam kepengurusan organisasi sebelum jabatan Pengurus berakhir dapat diadakan pengisian lowongan antar waktu dengan ketentuan, pengisian lowongan antar waktu jabatan kepengurusan oleh musyawarah paripurna organisasi yang diadakan selambat-lambatnya enam bulan sejak kelowongan tersebut.

BAB III

BADAN / LEMBAGA / DEPARTEMEN

Pasal 13

1. Badan / Lembaga / Departemen mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab membina dan mengembangkan kegiatan dan atau usaha dibidangnya masing-masing dalam rangka melaksanakan program dan meningkatkan peranan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

2. Bidang kegiatan atau usaha masing-masing Badan / Lembaga / Departemen organisasi demikian juga hubungannya dengan pengurus Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan tentang pembentukan Badan / Lembaga / Departemen bersangkutan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

BAB IV

MUSYAWARAH-MUSYAWARAH

Pasal 14

1. Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa diselenggarakan oleh Badan Pengurus Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

2. Peserta Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa adalah anggota Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

3. Dewan Pendiri diundang sebagai peninjau.

4. Badan / Lembaga / Instansi terkait diundang sebagai peninjau.

5. Selain dihadiri oleh peserta dan peninjau dapat dihadiri oleh undangan, baik sebagai perorangan maupun mewakili instansi / lembaga / badan yang ditetapkan badan pengurus.

Pasal 15

1. Badan Pengurus dapat membentuk panitia penyelenggara musyawarah masing-masing untuk musyawarah anggota.

2. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terus berfungsi dan berkerja hingga dibubarkan, setelah Badan Pengurus baru yang diplih dalam musyawarah bersangkutan terbentuk.

3. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban mempertanggujawabkan pelaksanaan dan pembiayaan musyawarah kepada Badan Pengurus baru yang dipilih musyawarah yang bersangkutan.

Pasal 16

Rapat Kerja organisasi dipimpin dan diselenggarakan olaeh Badan Pengurus.
Pesertas Rapat Kerja adalah :

Badan Pengurus
Badan / Lembaga /Departemen.
Uandangan lainnya yang ditetapkan oleh Badan Pengurus sebagai peninjau.

Pasal 17

Musyawarah Paripurna organisasi diselenggarakan oleh Badan Pengurus.
Peserta musyawarah Paripurna organisasi sebagaimana dimaksud adalah :

Badan Pengurus Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).
Badan / Lembaga / Departemen setingkat yang bersangkutan yang diundang.

BAB V

RAPAT-RAPAT

Pasal 18

Rapat terdiri dari :

Rapat pleno Badan Pengurus.
Rapat Badan / Lembaga / Departemen.

Rapat pleno Badan Pengurus sekurang kurangnya diadakan sekali dalam (6) enam bulan.
Rapat Badan / Lembaga / departemen dilakukan sesuai keperluan masing-masing.

BAB VI

TATA TERTIB MUSYAWARAH RAPAT

Pasal 19

Tata tertib musyawarah dan rapat kerja organisasi ditetapkan oleh musyawarah atau rapat, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Musyawarah dipimpin oleh ketua Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).
Selain Alat kelengkapan musyawarah seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini musyawarah dapat membentuk alat kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

Rincian peserta, peninjau dan undangan pada musyawarah Organisasi ditetapkan oleh Badan Pengurus Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

Pasal 22

Musyawarah dan rapat-rapat sah jika :

Undangan sudah disampaikan dua hari sebelumnya kepada peserta musyawarah atau peserta rapat bersangkutan.
Musywarah atau rapat mencapai quorum, apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah peserta yang diundang.

Dalam hal quorum tidak tercapai, maka :

Musyawarah anggota ditunda paling lama 24 jam dari waktu yang ditetapkan. Setelah itu musyawarah tersebut dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 peserta yang diundang.
Musyawarah kerja ditunda paling lama 12 jam dari waktu yang ditetapkan, Setelah itu musyawarah tersebut dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 peserta yang diundang.
Musyawarah Paripurna ditunda paling lama 2 jam dari waktu yang ditetapkan, setelah iu musyawarah tersebut dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 peserta yang diundang.
Setelah penundaan musyawarah, apabila yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 1/3 peserta maka musyawarah batal dengan ketentuan pelaksanaan musyawarah ditunda maksimal bulan berikutnya.

Pasal 23

Pengaturan lebih lanjut tentang tata tertib musyawarah ditetapkan oleh musyawarah atau rapat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Tata tertib acara musyawarah atau rapat ditetapkan oleh musyawarah atau rapat bersangkutan.

Pasal 25

1. Keputusan musyawarah atau rapat diambil atas dasar musyawarah untuk mupakat.

2. Dalam hal mupakat belum tercapai walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, keputusannya dapat diambil dengan pemungutan suara.

3. Keputusan yang diambil dalam pemungutan suara hanya sah jika pengambilan keputusan itu dihadiri oleh separoh lebih satu dari jumlah anggota yang hadir.

4. Jumlah hak suara masing-masing peserta musyawarah anggota / musyawarah Anggota Luar Biasa, masing-masing peserta mempunyai hak 1 suara .

Pasal 26

1. Pemilihan Badan Pengurus dilakukan oleh musyawarah anggota dengan cara memilih formatur yang diberikan mandate penuh untuk menyusun komposisi dan memilih personalia Badan Pengurus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Formatur yang dimaksud teridiri dari 5 (lima) orang ditetapkan oleh musyawarah terdiri dari seorang ketua terpilih dan 4 (empat) orang anggota.

3. Khusus untuk pemilihan Pimpinan dilakukan melalui pemilihan suara langsung dan pimpinan terpilih ditetapkan sebagai ketua Formatur.

4. Keputusan formatur dilaporkan kepada musyawarah bersangkutan untuk disahkan menjadi ketetapan musyawarah.

5. Formatur bubar setelah keputusannya disahkan menjadi ketetapan musyawarah.

Pasal 27

1. Setiap musyawarah atau rapat dibuat notulen yang ditandatangani pimpinan musyawarah atau rapat bersangkutan disampaikan kepada peserta.

2. Notulen yang dimaksud dianggap sah apabila tidak ada yang mengajukan keberatan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) bulan setelah tanggal notulen tersebut.

3. Keberatan yang dimaksud dalam ayat diatas diajukan kepada Badan Pengurus dan harus segera dibahas dan diambil keputusan pada kesempatan pertama diadakan rapat Badan Pengurus.

Pasal 28

1. Tiap-tiap tahun, Badan Pengurus menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja organisasi didasarkan pada prinsip kemandirian dalam rangka pelaksanaan program umum.

Pasal 29

1. Setiap anggota wajib membayar iuran yang telah ditetapkan melalui musyawarah.

2. Untuk membiayai kehidupan dan pengembangan organisasi dapat diadakan kegiatan-kegiatan usaha guna mendapatkan dana dengan jalan :

a. Usaha-usaha mendapatkan bantuan yang tidak mengikat.

b. Membentuk badan-badan usaha produktif yang dapat menghasilkan.

3. Ketentuan tentang pelaksanaan ayat diatas ditetapkan oleh Badan Pengurus.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 30

Perubahan atas penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Anggota / Musyawarah Anggota Luar Biasa.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam pertauran-peraturan / ketentuan-ketentuan organisasi dengan Surat Keputusan Badan Pengurus.
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Bandung

Tanggal : 08 Desember 2009

WEWENANG DAN TUGAS KEPENGURUSAN

Tugas dan Wewenang

1. Rapat Umum Anggota (RUA)

- RUA mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Ketua atau Badan Pengurus, dalam batas yang ditentukan dalam AD/ART.

- Dalam RUA, anggota berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) dari Ketua dan atau Para Ketua Bidang dan Ketua Seksi, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Rapat.

- RUA dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pengurus dan atau diwakili dalam RUA dan menyetujui penambahan mata acara rapat.

- Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

- RUA diadakan di tempat kedudukan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) atau ditempat Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) melakukan kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau ditentukan dimana saja yang diputuskan dan disetujui dengan suara bulat.

- RUA terdiri dari RUA tahunan dan RUA lainnya.

- RUA Wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir dan atau Tahun Akhir Periode Kepengurusan

- Badan Pengurus menyelenggarakan RUA tahunan atau RUA lainnya dengan didahului pemberitahuan ke seluruh anggota.

2. Badan Pembina

- Badan Pembina melakukan Pembinaan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Ketua.

- Pembina dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) dan sesuai dengan maksud dan tujuan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

- Badan Pembina terdiri atas 3 (tiga) orang.

- Anggota Badan Pembina diangkat oleh RUA untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan AD/ART.

3. Badan Pengurus

- Badan Pengurus terdiri atas satu orang Ketua Umum, satu orang wakil ketua, satu orang Sekretaris Umum, satu orang wakil sekretaris, satu orang Bendahara Umum, satu orang wakil bendahara dan ketua-ketua bidang.

- Badan Pengurus menjalankan pengurusan susuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam AD/ART. Untuk kepentingan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) sesuai dengan maksud dan tujuan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

- Anggota Badan Pengurus diangkat oleh RUA. untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan AD/ART.

- Untuk pertama kali pengangkatan anggota Badan Pengurus dilakukan oleh team pendiri Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

- Badan Pengurus bertanggungjawab atas pengurusan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) dan wajib menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab.

- Pengurus mewakili Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) baik didalam maupun dengan pihak luar dalam batas kepentingan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) (mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak luar, penyusunan dan membuat perencaan, dll).

- Badan Pengurus berhak

a. Membuat risalah RUA.

b. Risalah rapat Badan Pengurus.

c. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

d. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR)

- Badan Pengurus wajib meminta persetujuan RUA untuk mengalihkan kekayaan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) atau menjadikan jaminan utang kekayaan Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

- Badan Pengurus wajib :

a. Membuat risalah RUA dan risalah rapat Badan Pengurus.

b. Membuat laporan tahunan, dokumen keuangan dan dokumen Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) lainnya serta memeliharanya.

- Anggota Badan Pengurus dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUA dengan menyebutkan alasannya dan keputusan tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUA.

- Pengurus sesuai tugas dan fungsi dalam bidangnya dapat mengangkat perangkat yang membantu dalam tugasnya sesuai kebutuhan dan kapasitasnya.

4. Sekretaris dan Bendahara

- Mangelola dan memfungsikan manajemen Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR) secara benar efektif dan efisien.

- Mengelola seluruh system keuangan berikut pengadministrasiannya

- Penanganan rekruitmen dan administrasi personalia.

- Stabilisasi dan control komunitas Bertanggungjawab langsung kepada ketua dan RUA.

- Pengamanan basis data dan rahasia Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat (FASDA JABAR).

5. Ketua Bidang dan Ketua Seksi

- Kabid dan Kasi bertanggungjawab langsung dan mengawasi atas seluruh

aktifitas yang dibidanginya.

- Membuat rencana kerja dan anggaran biaya sesuai bidangnya masing-masing.

- Membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan secara periodic dan dilaporkan kepada Pengurus.

- Membuat standar kerja sehingga penggunaan sumber daya lebih efisien dan efektif sesuai bagiannya masing-masing.

- Monitoring dan evaluasi, hasilnya dibahas ditingkat bagian usaha untuk kemudian dilaporkan Badan Pengurus.

- Bertanggungjawab langsung kepada Ketua atas seluruh aktifitas manajemen kegiatan yang dikelolanya.

6. Pengurus Cabang (FASDA KABUPATEN)

- Pengurus Cabang bertanggungjawab langsung dan mengawasi atas seluruh aktifitas kegiatan yang dikembangkan diwilayahnya dalam satu kesatuan.

- Membuat rencana kerja dan anggaran biaya.

- Mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya dan diorganisir berdasarkan manajemen komunitas.

- Membuat standar kerja sehingga penggunaan sumber daya lebih efisien dan efektif diwilayahnya.

- Monitoring dan evaluasi, hasilnya dibahas ditingkat wilayah usaha untuk kemudian dilaporkan Pusat.

- Membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan secara periodic dan dilaporkan ke pusat.

- Bertanggungjawab langsung kepada Badan Pengurus Pusat atas seluruh aktifitas manajemen Kegiatan yang dikelolanya.

7. Seksi

- Membuat laporan kerja harian dan bulanan yang ditugaskan atasannya

- Mencatat dan membukukan serta menyimpan arsip-arsip.

- Mengkoordinasikan pekerjaan administrasi yang menyangkut keuangan, personalia dan kesekretariatan.

Langganan: Postingan (Atom)

UU No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoprasian

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan;

c. bahwa kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkoperasian;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.

4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.

5. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

6. Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.

7. Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

8. Setoran Pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi.

9. Sertifikat Modal Koperasi adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam modal Koperasi.

10. Hibah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.

11. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.

12. Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.

13. Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian.

14. Pinjaman adalah penyediaan uang oleh Koperasi Simpan Pinjam kepada Anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.

15. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

16. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha Koperasi non-Koperasi Simpan Pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah.

17. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.

18. Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi yang didirikan dari dan oleh Gerakan Koperasi untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi.

19. Hari adalah hari kalender.

20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

BAB III

NILAI DAN PRINSIP

Pasal 5

(1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:

a. kekeluargaan;

b. menolong diri sendiri;

c. bertanggung jawab;

d. demokrasi;

e. persamaan;

f. berkeadilan; dan

g. kemandirian.

(2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:

a. kejujuran;

b. keterbukaan;

c. tanggung jawab; dan

d. kepedulian terhadap orang lain.

Pasal 6

(1) Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:

a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;

b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;

c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;

e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;

f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

(2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB IV

PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR,

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PENGUMUMAN

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 7

(1) Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.

(2) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Pasal 8

1) Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

2) Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar.

3) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi.

4) Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.

5) Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal Koperasi menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi.

Pasal 9

1) Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.

2) Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.

(3) Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 10

(1) Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan

b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat.

(3) Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang pendiri dapat diwakili oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Permohonan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.

(5) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, Menteri harus menolak permohonan secara tertulis disertai alasannya.

Pasal 12

(1) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penolakan.

(2) Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan pertama dan terakhir.

Pasal 13

(1) Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri.

(2) Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Dalam hal Menteri tidak melakukan pengesahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akta Pendirian Koperasi dianggap sah.

Pasal 14

(1) Dalam hal setelah Koperasi disahkan, Anggotanya berkurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, Koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan.

(2) Setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan maka Anggota Koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas sebelum Koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh Koperasi, Koperasi berkewajiban mengambil alih serta mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut.

(2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing Anggota, Pengurus, dan/atau Pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan.

Bagian Kedua

Anggaran Dasar

Pasal 16

(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. nama dan tempat kedudukan;

b. wilayah keanggotaan;

c. tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;

d. jangka waktu berdirinya Koperasi;

e. ketentuan mengenai modal Koperasi;

f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;

g. hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;

h. ketentuan mengenai syarat keanggotaan;

i. ketentuan mengenai Rapat Anggota;

j. ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;

k. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

l. ketentuan mengenai pembubaran;

m. ketentuan mengenai sanksi; dan

n. ketentuan mengenai tanggungan Anggota.

(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 17

(1) Koperasi dilarang memakai nama yang:

a. telah dipakai secara sah oleh Koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota;

b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; dan/atau

c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan.

(2) Nama Koperasi Sekunder harus memuat kata ”Koperasi” dan diakhiri dengan singkatan ”(Skd)”.

(3) Kata “Koperasi” dilarang digunakan oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Koperasi wajib mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis Koperasi dan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Tujuan dan kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi Anggota dan jenis Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 19

(1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat diubah oleh Rapat Anggota apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah Anggota Koperasi dan disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah Anggota yang hadir.

(2) Usul perubahan Anggaran Dasar dilampirkan dalam surat undangan kepada Anggota.

(3) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali atas persetujuan pengadilan.

(4) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 20

(1) Perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan hal tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.

(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nama;

b. tempat kedudukan;

c. wilayah keanggotaan;

d. tujuan;

e. kegiatan usaha; dan/atau

f. jangka waktu berdirinya Koperasi apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu.

(3) Perubahan Anggaran Dasar selain yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Akta Perubahan Anggaran Dasar dibuat.

Pasal 21

(1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri.

(2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut oleh Menteri.

Pasal 22

Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditolak apabila:

a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar; dan/atau

b. isi perubahan Anggaran Dasar bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15.

Bagian Keempat

Pengumuman

Pasal 24

(1) Akta Pendirian Koperasi dan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri, harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 25

(1) Menteri menyelenggarakan Daftar Umum Koperasi.

(2) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan:

a. nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, nama Pengawas dan Pengurus, jumlah Anggota;

b. alamat lengkap Koperasi;

c. nomor dan tanggal Akta Pendirian Koperasi serta nomor dan tanggal surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);

d. nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar dan surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);

e. nomor dan tanggal Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);

f. nama dan tempat kedudukan Notaris atau Camat yang membuat Akta Pendirian Koperasi atau Akta Perubahan Anggaran Dasar; dan

g. nomor dan tanggal Akta Pembubaran yang telah diberitahukan kepada Menteri.

(3) Daftar Umum Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 26

(1) Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.

(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota.

(3) Keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan.

Pasal 27

(1) Anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 28

(1) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

(2) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 29

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai kewajiban:

a. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;

b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan

c. mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai hak:

a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;

b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;

c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus;

d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;

e. memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;

f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan

g. mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

Pasal 30

(1) Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; dan/atau

b. pencabutan status keanggotaan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus.

Bagian Kedua

Rapat Anggota

Pasal 32

Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Pasal 33

Rapat Anggota berwenang:

a. menetapkan kebijakan umum Koperasi;

b. mengubah Anggaran Dasar;

c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;

d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;

e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;

f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;

g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;

h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan

i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Pasal 34

(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus.

(2) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengawas, dan Pengurus.

(3) Kuorum Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Dasar.

(4) Undangan kepada Anggota untuk menghadiri Rapat Anggota dikirim oleh Pengurus paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.

(5) Undangan dilakukan dengan surat yang sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara Rapat Anggota, disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibahas dalam Rapat Anggota tersedia di kantor Koperasi.

Pasal 35

(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3) Dalam pemungutan suara setiap Anggota mempunyai satu hak suara.

(4) Hak suara pada Koperasi Sekunder diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah Anggota.

Pasal 36

(1) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Koperasi ditutup.

(3) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat memerintahkan Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota melalui undangan pemanggilan kedua.

(4) Undangan pemanggilan kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.

(5) Rapat Anggota kedua dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.

(6) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(7) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 37

(1) Dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:

a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;

b. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Koperasi;

c. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;

d. laporan Pengawas;

e. nama Pengawas dan Pengurus; dan

f. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi Pengurus.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, Pengurus wajib memberikan penjelasan dan alasannya.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani oleh Pengurus.

Pasal 38

(1) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditandatangani oleh semua Pengurus.

(2) Apabila salah seorang Pengurus tidak menandatangani laporan pertanggungjawaban tahunan tersebut, Pengurus yang bersangkutan harus menjelaskan alasannya secara tertulis.

Pasal 39

Persetujuan terhadap laporan pertanggungjawaban tahunan merupakan penerimaan terhadap pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Pasal 40

(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c harus diaudit oleh Akuntan Publik apabila:

a. diminta oleh Menteri; atau

b. Rapat Anggota menghendakinya.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pengesahan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh Rapat Anggota dinyatakan tidak sah.

Pasal 41

Rapat Anggota dianggap sah apabila diselenggarakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara Rapat Anggota yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 42

(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota.

(2) Penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa Pengurus atau atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.

(3) Permintaan Anggota kepada Pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dengan disertai alasan dan daftar tanda tangan Anggota.

(4) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan atas permintaan Anggota hanya dapat membahas masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 43

(1) Rapat Anggota Luar Biasa yang diselenggarakan untuk memutuskan penggabungan, peleburan, atau pembubaran Koperasi dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yaitu dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota.

(2) Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang sah.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa kedua pada waktu paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal rencana penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa pertama yang gagal diselenggarakan.

(4) Ketentuan tentang kuorum dan pengesahan keputusan dalam Rapat Anggota Luar Biasa kedua sama dengan ketentuan dalam Rapat Anggota Luar Biasa pertama sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2).

(5) Dalam hal kuorum Rapat Anggota Luar Biasa kedua tidak tercapai, atas permohonan Pengurus kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 44

(1) Ketua Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Koperasi dapat memberikan izin kepada Anggota Koperasi untuk:

a. melakukan pemanggilan Rapat Anggota, atas permintaan paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota apabila Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota pada waktu yang telah ditentukan; atau

b. melakukan pemanggilan Rapat Anggota Luar Biasa, atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, apabila setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan dari Anggota, Pengurus tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.

(2) Dalam hal Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Pengurus dan/atau Pengawas untuk hadir.

(3) Apabila perintah Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Ketua Pengadilan dapat memaksa Pengurus dan/atau Pengawas untuk hadir.

(4) Penetapan Ketua Pengadilan mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

Pasal 45

(1) Koperasi Primer yang jumlah anggotanya paling sedikit 500 (lima ratus) orang dapat menyelenggarakan Rapat Anggota melalui delegasi Anggota.

(2) Ketentuan mengenai Rapat Anggota melalui delegasi Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 46

Setiap penyelenggaraan Rapat Anggota wajib dibuat Risalah Rapat Anggota yang disertai tanda tangan pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Anggota yang ditunjuk oleh Rapat Anggota.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Pengawas

Pasal 48

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota pada Rapat Anggota.

(2) Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengawas meliputi:

a. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan

b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

(3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 49

(1) Untuk pertama kalinya susunan dan nama Pengawas dicantumkan dalam Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

(2) Susunan Pengawas dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

(3) Jumlah imbalan bagi Pengawas ditetapkan dalam Rapat Anggota.

(4) Pengawas diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

(5) Pengawas dilarang merangkap sebagai Pengurus.

Pasal 50

(1) Pengawas bertugas:

a. mengusulkan calon Pengurus;

b. memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan

d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

(2) Pengawas berwenang:

a. menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

b. meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait;

c. mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus;

d. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan

e. dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 51

(1) Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi.

(2) Pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota.

Pasal 52

(1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, Pengawas dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.

(2) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 53

(1) Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota, kecuali yang bersangkutan menerima keputusan pemberhentian tersebut.

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengawas atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 54

Ketentuan mengenai pengisian jabatan Pengawas yang kosong atau dalam hal Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap, diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat

Pengurus

Pasal 55

(1) Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;

b. memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi;

c. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan

d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

(3) Persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 56

(1) Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas.

(2) Untuk pertama kali pengangkatan Pengurus dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Pengurus dalam Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.

(3) Pengurus diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, jangka waktu kepengurusan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 57

(1) Ketentuan mengenai susunan, pembagian tugas, dan wewenang Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

(2) Gaji dan tunjangan setiap Pengurus ditetapkan oleh Rapat Anggota atas usul Pengawas.

Pasal 58

(1) Pengurus bertugas:

a. mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;

b. mendorong dan memajukan usaha Anggota;

c. menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;

d. menyusun laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;

e. menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;

f. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;

g. menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;

h. memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan

i. melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

(2) Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 59

(1) Setiap Pengurus berwenang mewakili Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.

(2) Pembatasan wewenang Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(3) Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila:

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan; atau

b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi.

(4) Ketentuan mengenai siapa yang berhak mewakili Koperasi dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 60

(1) Setiap Pengurus wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi.

(2) Pengurus bertanggung jawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota.

(3) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi.

(5) Ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 61

Pengurus wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota dalam hal Koperasi akan:

a. mengalihkan aset atau kekayaan Koperasi;

b. menjadikan jaminan utang atas aset atau kekayaan Koperasi;

c. menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya;

d. mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder; dan/atau

e. memiliki dan mengelola perusahaan bukan Koperasi.

Pasal 62

(1) Pengurus dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga agar Koperasi dinyatakan pailit hanya apabila diputuskan dalam Rapat Anggota.

(2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus yang melakukan kesalahan dan kelalaian bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh Pengawas dengan menyebutkan alasannya.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan Rapat Anggota.

(3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan.

(4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal.

Pasal 64

(1) Pengurus dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan alasannya.

(2) Keputusan untuk memberhentikan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan kedudukan sebagai Pengurus berakhir.

Pasal 65

Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Pengurus yang kosong atau dalam hal Pengurus diberhentikan untuk sementara atau berhalangan tetap diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VII

MODAL

Pasal 66

(1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

(2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal Koperasi dapat berasal dari:

a. Hibah;

b. Modal Penyertaan;

c. modal pinjaman yang berasal dari:

1. Anggota;

2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;

3. bank dan lembaga keuangan lainnya;

4. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau

5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau

d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

(1) Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.

(2) Setoran Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 68

(1) Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

(3) Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.

(4) Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

Pasal 69

(1) Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.

(2) Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama.

(3) Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.

(4) Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

(5) Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.

(6) Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;

b. jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan;

c. jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan

d. perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 70

(1) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

(2) Pemindahan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:

a. Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;

b. pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;

c. pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau

d. belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.

(3) Dalam hal keanggotaan diakhiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.

Pasal 71

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 72

(1) Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.

(2) Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 74

(1) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

(3) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

(1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

b. masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

(2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

(4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

Pasal 76

Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

a. besarnya Modal Penyertaan;

b. risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;

c. pengelolaan usaha; dan

d. hasil usaha.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

SELISIH HASIL USAHA DAN DANA CADANGAN

Bagian Kesatu

Surplus Hasil Usaha

Pasal 78

(1) Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:

a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;

b. Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;

c. pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi;

d. pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau

e. penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Koperasi dilarang membagikan kepada Anggota Surplus Hasil Usaha yang berasal dari transaksi dengan non-Anggota.

(3) Surplus Hasil Usaha yang berasal dari non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Koperasi dan meningkatkan pelayanan kepada Anggota.

Bagian Kedua

Defisit Hasil Usaha

Pasal 79

(1) Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan.

(2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota.

(3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Defisit Hasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya.

Pasal 80

Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.

Bagian Ketiga

Dana Cadangan

Pasal 81

(1) Dana Cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Selisih Hasil Usaha.

(2) Koperasi harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai Sertifikat Modal Koperasi.

(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.

BAB IX

JENIS, TINGKATAN, DAN USAHA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 82

(1) Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.

(2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Pasal 83

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:

a. Koperasi konsumen;

b. Koperasi produsen;

c. Koperasi jasa; dan

d. Koperasi Simpan Pinjam.

Pasal 84

(1) Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

(2) Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.

(3) Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.

(4) Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

Pasal 85

Ketentuan mengenai tata cara pengembangan jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Tingkatan

Pasal 86

(1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha, Koperasi dapat membentuk dan/atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder.

(2) Tingkatan dan penggunaan nama pada Koperasi Sekunder diatur oleh Koperasi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Usaha

Pasal 87

(1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis Koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

(2) Koperasi dapat melakukan kemitraan dengan pelaku usaha lain dalam menjalankan usahanya.

(3) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.

(4) Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

KOPERASI SIMPAN PINJAM

Pasal 88

(1) Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri.

(2) Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 89

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan:

a. menghimpun dana dari Anggota;

b. memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan

c. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Pasal 90

(1) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Anggota, Koperasi Simpan Pinjam dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam.

(2) Jaringan pelayanan simpan pinjam dapat terdiri atas:

a. Kantor Cabang;

b. Kantor Cabang Pembantu; dan

c. Kantor Kas.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 91

(1) Untuk meningkatkan usaha Anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam dapat mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sekunder.

(2) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kegiatan:

a. simpan pinjam antar-Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi anggotanya;

b. manajemen risiko;

c. konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;

d. pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;

e. standardisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;

f. pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan/atau

g. pemberian bimbingan dan konsultasi.

(3) Koperasi Simpan Pinjam Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan Pinjaman kepada Anggota perseorangan.

Pasal 92

(1) Pengelolaan kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Pengurus atau pengelola profesional berdasarkan standar kompetensi.

(2) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri.

(3) Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya.

Pasal 93

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

(2) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.

(3) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.

(4) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.

(5) Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil.

(6) Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.

Pasal 94

(1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.

(2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam.

(4) Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 93 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 96

(1) Pengawasan terhadap Koperasi wajib dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap Koperasi.

(2) Pengawasan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 97

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Koperasi.

(2) Kegiatan pengawasan melalui pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. meneliti laporan pertanggungjawaban tahunan, dokumen-dokumen, dan keputusan-keputusan Rapat Anggota;

b. meminta untuk hadir dalam Rapat Anggota; dan/atau

c. memanggil Pengurus untuk diminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.

(3) Kegiatan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan.

(4) Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan, Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Pemeriksaan

Pasal 98

(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, dalam hal:

a. Koperasi membatasi keanggotaan atau menolak permohonan untuk menjadi Anggota atas orang perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

b. Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut;

c. kelangsungan usaha Koperasi sudah tidak dapat diharapkan; dan/atau

d. terdapat dugaan kuat bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak mengelola administrasi keuangan secara benar.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik.

(3) Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri menyampaikan salinan laporan pemeriksaan kepada Koperasi yang bersangkutan dan kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pemeriksaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 100

(1) Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam.

(2) Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XII

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 101

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi:

a. satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain; atau

b. beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru.

(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi.

(3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan:

a. kepentingan Anggota;

b. kepentingan karyawan;

c. kepentingan kreditor; dan

d. pihak ketiga lainnya.

(4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi:

a. hak dan kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan

b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi Anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan.

(5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIII

PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN

HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pembubaran

Pasal 102

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

a. keputusan Rapat Anggota;

b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau

c. Keputusan Menteri.

Pasal 103

(1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.

(2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.

(3) Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

(4) Pengurus bertindak sebagai kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain.

(5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota.

(6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor.

(7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi.

Pasal 104

(1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.

(2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya Koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota.

(3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir.

(4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah.

Pasal 105

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

a. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

b. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Bagian Kedua

Penyelesaian

Pasal 106

(1) Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai.

(2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan Rapat Anggota dan berakhir jangka waktu berdirinya ditunjuk oleh kuasa Rapat Anggota.

(3) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri.

(4) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tersebut tetap ada dengan status ”Koperasi dalam Penyelesaian”.

(5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian.

Pasal 107

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Setoran Pokok, Sertifikat Modal Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki.

Pasal 108

Tim Penyelesai mempunyai tugas dan fungsi:

a. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi;

b. memanggil Pengawas, Pengurus, karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

c. menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;

d. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;

e. melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;

f. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau

g. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 109

Tim penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dan ayat (3) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.

Bagian Ketiga

Penghapusan Status Badan Hukum

Pasal 110

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Pengaturan Lebih Lanjut

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah

Pasal 112

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

(2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota.

(3) Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk:

a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;

b. bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota;

c. memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi;

d. bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain;

e. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau

f. insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi.

(2) Ketentuan mengenai peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta persyaratan dan tata cara pemberian perlindungan kepada Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 114

Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Koperasi.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi kebijakan, integrasi perencanaan, dan sinkronisasi program pemberdayaan Koperasi.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

Bagian Kedua

Gerakan Koperasi

Pasal 115

(1) Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi.

(2) Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 116

Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsip Koperasi yang bertugas:

a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi;

b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip Koperasi;

c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;

d. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi;

e. mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;

f. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi;

g. menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian; dan

h. memajukan organisasi anggotanya.

Pasal 117

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berasal dari:

a. iuran wajib Anggota;

b. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat;

c. Hibah; dan/atau

d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

(1) Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan dewan Koperasi Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengelolaan anggaran dewan Koperasi Indonesia dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pasal 119

(1) Untuk mendorong pengembangan dewan Koperasi Indonesia, dibentuk dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia.

(2) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia bersumber dari Anggota dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harus diaudit oleh akuntan publik.

(4) Ketentuan mengenai dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 120

(1) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap:

a. Koperasi yang melanggar larangan pemuatan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain dalam Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);

b. Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 setelah 2 (dua) tahun buku terlampaui;

c. Koperasi yang tidak melakukan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;

d. Pengawas yang merangkap sebagai Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5);

e. Koperasi yang tidak menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f;

f. Pengurus yang tidak memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h;

g. Pengurus yang tidak terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;

h. Koperasi Simpan Pinjam Sekunder yang memberikan Pinjaman kepada Anggota perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3);

i. Pengawas atau Pengurus Koperasi Simpan Pinjam yang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3); dan/atau

j. Koperasi Simpan Pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;

b. larangan untuk menjalankan fungsi sebagai Pengurus atau Pengawas Koperasi;

c. pencabutan izin usaha; dan/atau

d. pembubaran oleh Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Koperasi yang telah didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai Koperasi berdasarkan Undang-Undang ini;

b. Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;

c. Koperasi yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Akta Pendirian Koperasi yang belum disahkan atau perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang belum disetujui oleh Menteri, proses pengesahan dan persetujuannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 122

(1) Koperasi yang mempunyai Unit Simpan Pinjam wajib mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan

(2) Dalam jangka waktu perubahan menjadi Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud ayat (1) Unit Simpan Pinjam dilarang menerima Simpanan dan/atau memberikan Pinjaman baru kepada non-Anggota.

(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengubah Unit Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan kegiatan simpan pinjam.

(4) Tata cara perubahan Unit Simpan Pinjam Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 123

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang telah memberikan Pinjaman kepada non-Anggota wajib mendaftarkan non-Anggota tersebut menjadi Anggota Koperasi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini

(2) Jika non-Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menjadi Anggota Koperasi yang bersangkutan, non-Anggota tersebut tidak berhak memanfaatkan jasa simpan pinjam dari Koperasi yang bersangkutan.

(3) Bagi non-Anggota yang sudah terikat dengan perjanjian simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian perjanjian simpan pinjam dilaksanakan sesuai dengan perjanjian antara non-Anggota dengan Koperasi yang bersangkutan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

(3) Terhadap Koperasi berlaku Undang-Undang ini, Anggaran Dasar Koperasi, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Pasal 125

Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 126

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 212

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian,

ttd

Lydia Silvanna Djaman

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2012.

TENTANG

PERKOPERASIAN

I. UMUM

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi.

Pembangunan Koperasi telah diselenggarakan sejak beberapa dekade yang lalu. Ditinjau dari segi kuantitas, hasil pembangunan tersebut sungguh membanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang meningkat pesat. Namun, jika ditinjau dari segi kualitas, masih perlu diperbaiki sehingga mencapai kondisi yang diharapkan. Sebagian Koperasi belum berperan secara signifikan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Pembangunan Koperasi seharusnya diarahkan pada penguatan kelembagaan dan usaha agar Koperasi menjadi sehat, kuat, mandiri, tangguh, dan berkembang melalui peningkatan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota, serta peran dalam perekonomian nasional dan global.

Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai instrumen pembangunan Koperasi. Sebagai suatu sistem, ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan Koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip Koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam Koperasi dan peranan Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan Koperasi, perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang Perkoperasian melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-Undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan Koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.

Undang-Undang tentang Perkoperasian ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Di bidang keanggotaan, Undang-Undang ini memuat ketentuan yang secara jelas menerapkan prinsip Koperasi di bidang keanggotaan, yaitu bahwa keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka, satu orang satu suara, pengawasan Koperasi oleh Anggota, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi. Ketentuan mengenai perangkat organisasi Koperasi memuat adanya Pengawas dan Pengurus yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pengawas bertugas memberi nasihat kepada Pengurus dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengurus, sedangkan Pengurus bertugas mengelola Koperasi. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Pengawas dan Pengurus disusun agar Pengawas dan Pengurus bekerja secara profesional.

Dalam hal pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, peran Pemerintah diperkuat dengan pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu dalam hal jaminan terhadap Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam diwajibkan menjamin Simpanan Anggotanya. Dalam kaitan ini, Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam.

Undang-Undang ini mendorong perwujudan prinsip partisipasi ekonomi Anggota, khususnya kontribusi Anggota dalam memperkuat modal Koperasi. Salah satu unsur penting dari modal yang wajib disetorkan oleh Anggota adalah Sertifikat Modal Koperasi yang tidak memiliki hak suara. Sekalipun terdapat keharusan pemilikan Sertifikat Modal Koperasi ini, namun Koperasi tetap merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan modal. Undang-Undang ini juga memuat ketentuan mengenai lembaga yang didirikan oleh Gerakan Koperasi. Ditegaskan bahwa Gerakan Koperasi mendirikan suatu lembaga yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, berupa dewan Koperasi Indonesia.

Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi menyatakan bahwa pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, atau keputusan Menteri. Ketentuan tentang ketiga alternatif tersebut beserta penyelesaiannya diatur di dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Undang-Undang ini disusun untuk mempertegas jati diri Koperasi, asas dan tujuan, keanggotaan, perangkat organisasi, modal, pengawasan, peranan Gerakan Koperasi dan Pemerintah, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan penjaminan Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam, serta sanksi yang dapat turut mencapai tujuan pembangunan Koperasi. Implementasi Undang-Undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menolong diri sendiri” adalah semua Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “persamaan” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.

Huruf b

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada Anggota dalam rapat Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota satu suara.

Huruf c

Selain sebagai pemilik Koperasi, Anggota Koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi.

Huruf d

Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika Koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.

Huruf e

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan Koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi adalah sangat prinsipil.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Anggota sebagai pemilik” adalah pemilikan Anggota atas badan usaha Koperasi dengan tanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetor Anggota.

Yang dimaksud dengan “Anggota sebagai pengguna jasa Koperasi” adalah penggunaan atau pengambilan manfaat ekonomi dari pelayanan yang disediakan oleh Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesamaan kepentingan ekonomi” adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi. Kesamaan kepentingan ekonomi sangat terkait dengan latar belakang jenis Koperasi, yaitu Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Jasa, dan Koperasi Simpan Pinjam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan karena salah satu dasar keanggotaan Koperasi adalah kepentingan ekonomi yang melekat pada Anggota yang bersangkutan.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi merupakan hak Anggota untuk memanfaatkan jasa pelayanan Koperasi sesuai dengan kebutuhannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengembangkan dan memelihara nilai” adalah mengusahakan pengamalan nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, peningkatan oleh Anggota, dan penerapan dalam kegiatan Koperasi. Di samping itu, Anggota berkewajiban menjaga agar tidak terjadi pengikisan nilai di dalam Koperasi serta mengusahakan dan menjaga agar nilai dan prinsip Koperasi dipatuhi dan dijalankan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Agar Anggota memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi maka Koperasi wajib mengetahui apa yang menjadi kebutuhan Anggotanya, sehingga terdapat kesesuaian antara apa yang disediakan sebagai bentuk pelayanan Koperasi dengan apa yang dibutuhkan oleh Anggota.

Huruf f

Keterangan mengenai perkembangan Koperasi antara lain berupa perkembangan tentang kekayaan Koperasi, utang Koperasi, dan kekayaan modal Anggota.

Huruf g

Selisih Hasil Usaha merupakan hak Anggota yang diperoleh berdasarkan besarnya transaksi Anggota dan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Rapat Anggota merupakan perwujudan kehendak para Anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan dan pelaksanaan kegiatan Koperasi, serta memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Pengawas atau Pengurus dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”mempertimbangkan jumlah Anggota” adalah bahwa dalam penentuan hak suara, dipertimbangkan unsur-unsur jumlah anggota dari Koperasi Anggota dan besar kecilnya volume usaha atau kekayaan bersih Koperasi. Koperasi Sekunder yang bersangkutan perlu menciptakan rumus penentuan hak suara yang didasarkan pada asas keadilan dan disepakati oleh seluruh Anggota.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menteri dapat mendelegasikan wewenang kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk memerintahkan Pengurus Koperasi agar menyelenggarakan Rapat Anggota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan keuangan yang diajukan kepada Rapat Anggota harus ditandatangani oleh semua Pengurus, karena laporan ini merupakan pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugasnya.

Apabila ada di antara Pengurus tidak menandatangani maka alasannya perlu dijelaskan secara tertulis kepada Rapat Anggota, agar Rapat Anggota dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Pasal 39

Penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota berarti membebaskan Pengurus dari tuntutan hukum pada tahun buku yang bersangkutan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kesalahan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah melakukan tindakan di luar Anggaran Dasar dan ketentuan lain yang berlaku di Koperasi yang bersangkutan. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan usaha Koperasi dari perubahan/perkembangan eksternal Koperasi tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan Pengurus.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kesalahan yang menimbulkan kerugian pada Koperasi” adalah kesalahan Pengurus sebagai pengelola Koperasi yang mengakibatkan kerugian material pada Koperasi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila Pengurus yang bersangkutan tidak hadir maka Rapat Anggota tetap dapat memberhentikannya.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Modal awal yang terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Modal Penyertaan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan usaha Koperasi yang produktif dan prospektif, baik usaha yang diselenggarakan sendiri oleh Koperasi maupun dengan cara kerjasama usaha secara kemitraan dengan pihak lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Setoran pokok tidak dapat dikembalikan kepada Anggota pada saat yang bersangkutan keluar dari keanggotaan Koperasi. Setoran Pokok mencerminkan ciri sebagai modal tetap Koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Penetapan jumlah minimum Sertifikat Modal Koperasi bagi setiap Anggota dimaksudkan sebagai kontribusi modal minimum tiap Anggota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lain yaitu tanah, kendaraan, dan lain-lain yang dapat dinilai dengan uang oleh penilai dan berlaku sah, apabila kepemilikan tanah atau kendaraan tersebut telah dialihkan atas nama Koperasi yang bersangkutan.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan” adalah riwayat perolehan dari Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan” adalah jumlah dan nilai secara keseluruhan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sebanding dengan transaksi usaha“ adalah Surplus Hasil Usaha bagian Anggota besar kecilnya ditentukan berdasarkan transaksi tiap-tiap Anggota kepada Koperasinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki” adalah Surplus Hasil Usaha bagian Anggota didasarkan kepada jumlah keseluruhan Sertifikat Modal yang dimiliki oleh seorang Anggota. Jumlah keseluruhan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki Anggota, dapat berupa Sertifikat Modal Koperasi awal yang wajib dimiliki secara minimum, Sertifikat Modal Koperasi tambahan, Sertifikat Modal Koperasi warisan, dan/atau Sertifikat Modal Koperasi yang berasal dari pembelian Sertifikat Modal Koperasi milik Anggota lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”bonus” adalah tambahan imbalan atau gaji yang diberikan sebagai bagian dari Surplus Hasil Usaha untuk meningkatkan gairah kerja Pengawas, Pengurus, dan karyawan Koperasi. Besarnya bonus ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dana pembangunan Koperasi” adalah dana yang dihimpun dari Koperasi oleh dewan Koperasi Indonesia untuk memajukan organisasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak dan kewajiban Koperasi yang berstatus ”Koperasi dalam Penyelesaian”, masih tetap ada untuk menyelesaikan seluruh urusannya. Agar masyarakat mengetahuinya, di depan kantor Koperasi dipasang pengumuman yang memuat frasa ”Koperasi dalam Penyelesaian”.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”pihak lain yang diperlukan” antara lain adalah bekas Anggota, pejabat Pemerintah, pejabat Lembaga Gerakan Koperasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dewan Koperasi Indonesia” yang selanjutnya disingkat Dekopin merupakan kelanjutan dari Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia disingkat SOKRI, yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 oleh Kongres Koperasi Seluruh Indonesia yang Pertama, yang diselenggarakan di Tasikmalaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Penyediaan anggaran dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bagi kegiatan dewan Koperasi Indonesia didasarkan atas kemampuan, ketersediaan anggaran, dan skala prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5355

Logo FASDA JABAR

Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat ASFAJA Konsultan Pemberdayaan SDM dan Kelembagaan, fasilitasi Pelatihan : 1. Penumbuhan Kebersamaan. 2. Penguatan Kelembagaan. 3. Perkoperasian. Utk Pelatihan "Penumbuhan Kebersamaan" bukan hanya utk petani tapi bisa utk Komunitas Pedagang, PNS, Karang Taruna, Perangkat Desa, Karyawan Perusahaan, dll. Utk Pelatihan "Penguatan Lembaga" bukan hanya utk Lembaga Petani, Tapi Bisa utk smua organisasi diantaranya Dinas/instansi, Kecamatan, UPTD, Desa, Grup Olahraga, Grup Seni Budaya, Karangtaruna, LSM, Prusahaan, Ormas, Parpol, dll. Utk Pelatihan "Perkoperasian" bukan hanya Koperasi saja tapi bisa utk segala Lembaga Usaha. Yg berminat mengadakan pelatihan Pemberdayaan SDM dan Kelembagaan sebagaimana tersebut diatas, bisa menghubungi Asosiasi Fasilitator Daerah Jawa Barat FASDA JABAR Sekretariat Jl. Surapati No. 67 Bandung. Call Centre : 085294186209 . (Warino Sekretaris Umum).

FASDA JABAR

Arti Lambang Jawa Barat Gambar Lambang Provinsi Jawa Barat, sumber gambar dariGemah Ripah Repeh Rapih, merupakan pepatah lama Sunda yang bermaksud menyatakan bahwa Jawa Barat adalah daerah yang kaya raya yang didiami oleh banyak penduduk yang rukun dan damai. Bentuk bulat telur pada lambang Jawa Barat berasal dari bentuk perisai yang banyak dipakai oleh para laskar kerajaan zaman dahulu. Kujang merupakan alat serba guna yang dikenal pada hampir setiap rumah tangga Sunda dan apabila perlu dapat juga digunakan sebagai alat penjaga diri dan lima lubang pada kujang tersebut melambangkan lima sila pada dasar negara Pancasila. Padi merupakan bahan makanan pokok masyarakat Jawa Barat sekaligus juga melambangkan pangan dan jumlah padi 17 menggambarkan hari tanggal 17 dari bulan Proklamasi. Kapas melambangkan sandang dan jumlah kapas 8 buah menyatakan bulan ke-8 dari tahun Proklamasi. Gunung, adalah lambang yang menunjukan bagian terbesar dari Jawa Barat berupa daerah pegunungan. Sungai dan Terusan melambangkan sungai, terusan dan saluran air yang banyak terdapat di Jawa Barat; Sawah dan Perkebunan; menyatakan luasnya lahan persawahan dan perkebunan (dibagian selatan dan tengah) di Jawa Barat. Dam, Saluran Air dan Bendungan kegiatan dibidang irigasi merupakan salah satu perhatian pokok mengingat Jawa Barat merupakan daerah agraris. Demikian kurang lebih arti lambang provinsi Jawa Barat. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang makna dan arti lambang provinsi Banten pada posting berikutnya.

Profil Gapoktan Binaan FASDA JABAR

Profil dan Struktur Organisasi Gapoktan

GAPOKTAN BANYUMETU SEJAHTERA

Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis

2013 – 2018

1. Visi:

Dengan Iman dan Taqwa Petani GEMAR B Padaherang BERWISATA (Berkarya Wibawa Santun Amanah Tangguh Agamis) Dalam Pengembangan Kewirausahaan Melalui Kegiatan Multi Aktivitas Agribisnis SIKEPIS (Sistem Integrasi Kakao – Kambing – Entog – Padi – Itik – Sapi) termaju di Kabupaten Ciamis dan terbaik di Jawa Barat Tahun 2018.

2. Misi :

a. Menumbuh kembangkan agribisnis SIKEPIS GEMAR B Padaherang.

b. Meningkatkan kualitas kesejahteraan Petani GEMAR B Padaherang melalui kegiatan Multi Aktivitas Agribisnis SIKEPIS (Sistem Integrasi Kakao – Kambing – Entog – Padi – Itik – Sapi).

c. Membangun jaringan Agribisnis dan Agriwisata SIKEPIS termaju di Kabupaten Ciamis dan terbaik di Jawa Barat Tahun 2018.

d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hayati Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan Pedesaan Kecamatan Padaherang.

3. Tujuan :

a. Meningkatkan kesejahteraan Petani GEMAR B di Kecamatan Padaherang melalui kegiatan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) Sistem Integrasi Kakao – Kambing – Entog – Padi – Itik – Sapi (SIKEPIS).

b. Meningkatkan kepemilikan asset produktif Petani GEMAR B Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.

c. Mewujudkan etos kemandirian dalam komunitas Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan Kecamatan Padaherang.

d. Mengembangkan potensi Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.

e. Membangun sentra produksi Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan Rakyat di Kecamatan Padaherang untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri.

4. Strategi :

a. Pemberdayaan dan pendampingan intensif Petani GEMAR B di Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis melalui kegiatan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) Sistem Integrasi Kakao – Kambing – Entog – Padi – Itik – Sapi (SIKEPIS).

b. Pemuliaan dan Pengembangan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Peternakan Rakyat di Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.

c. Pembangunan Jaringan Pasar (Marketing Board/ Bangsal Pemasaran).

Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya

1. Ketentuan dan Tupoksi Unit Usaha Gapoktan Banyu Metu Sejahtera

1) Gapoktan Banyu Metu Sejahtera beranggotakan beberapa kelompoktani dengan syarat sebagai berikut :

a. Kelompoktani minimal telah berusia 2 tahun

b. Tingkat kemampuan kelompoktani kelas pemula

c. Memiliki kegiatan usaha kelompok yang sama atau saling melengkapi

d. Berada dalam wilayah kecamatan Padaherang

e. Semua anggota kelompoktani sepakat bergabung dengan Gapoktan Banyu Metu Sejahtera dengan pernyataan tertulis.

2) Gapoktan Banyu Metu Sejahtera memiliki pengurus terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang-Bidang dan unit usaha. Syarat Pengurus Gapoktan Banyu Metu Sejahtera sebagai berikut :

a. Dipilih dari dan oleh perwakilan kelompoktani anggota secara demokratis

b. Berdomisili diwilayah Gapoktan Banyu Metu Sejahtera

c. Mampu membaca dan menulis

d. Bukan aparat/pamong desa

e. Memiliki waktu yang cukup untuk memajukan gapoktan

f. Memiliki semangat, motivasi, dan kemmpuan untuk memimpin gapoktan

3) Tupoksi Unit Usaha Sarana dan Prasarana Produksi

a. Menyusun perencanaan kebutuhan saprodi anggota Gapoktan Banyu Metu Sejahtera

b. Menjalin kemitraan usaha dengan penyedia saprodi pertanian (Pabrik dan Kios)

c. Mengorganisasikan kegiatan penyediaan saprodi pertanian dengan dinas terkait dan lembaga-lembaga usaha saprodi pertanian.

d. Menjalin kemitraan usaha dengan pihak penyedia saprodi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan.

4) Tupoksi Unit Usaha Tani

a. Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan usahatani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya

b. Menyusun rencana definitif gapoktan dan melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efesiensi

c. Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usaha tani kelompoktani sesuai dengan rencana kegiatan gapoktan

d. Menjalin kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani

e. Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam gapoktan maupun kesepakatan dengan pihak lain

f. Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan gapoktan sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datan

g. Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan

h. Mengelola administrasi secara baik

i. Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan gapoktan

j. Merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik didalam gapoktan, antar gapotan atau dengan poktan, serta dengan instansi terkait

5) Tupoksi Unit Usaha Pengolahan

a. Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan pengolahan hasil usaha tani petani yang bergabung dalam Gapoktan Banyu Metu Sejahtera

b. Menjalin kemitraan usaha dengan pengusaha pengolahan hasil pertanian dan pasar

c. Menjalin kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan pertanian dan penyedia saprodi

d. Mengembangkan kemampuan anggota gapoktan dalam pengolahan produk-produk hasil pertanian

e. Mengorganisasikan kegiatan produksi anggota gapoktan kedalam unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran

6) Tupoksi Unit Usaha Pemasaran

a. Mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi guna memberikan keuntungan usaha yang lebih optimal

b. Merencanakan kebuuhan pasar berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar

c. Menjalin kemitraan usaha dengan pemasok-pemasok kebutuhan pasar

d. Mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil pertanian

e. Menjalin kemitraan usaha dengan pihak pemasok hasil-hasil produksi pertanian

f. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas

7) Tupoksi Unit Usaha Keuangan Mikro

a. Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota gapoktan untuk memanfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang tersedia

b. Meningkatkan kemampuan anggota gapoktan untuk dapat mengelola keuangan mikro secara komersial

c. Mengembangkan kemampuan anggota gapoktan untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan

d. Mendorong dan mengadvokasi anggota gapoktan agar mau dan mampu menyisihkan hasil usaha guna pengembangan modal usaha

e. Mendorong dan mngadvokasi anggota gapoktan agar mau dan mampu melksanakan kegiatan simpan pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

2. Sejarah Gapoktan Banyu Metu Sejahtera

2004

Tahun 2004 para Petani (Kelompoktani) dengan dimotori oleh para Pemuda Tani di Kampoeng Cibadak Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis dengan komoditi yang dikelola hanya Padi Sawah, mulai merintis pengembangan komoditi Kakao secara swadaya kelompok.

2005

Tahun 2005 bulan April para Pemuda Tani tersebut mendirikan Kelompoktani Kakao dengan nama Kelompoktani Kakao SEJAHTERA komoditas yang dikelola Padi dan Kakao.

Kelompoktani Kakao SEJAHTERA dengan swadaya kelompok memulai program pengembangan Kakao–Padi–Itik–Entok. Dengan Program “Sistem Integrasi Kakao – Padi – Itik – Entok”. Pada tahun 2006 program ini dikembangkan Sistem Integrasi Kakao–Kambing–Itik–Entok.

2006

Tanggal 25 Januari 2006 Kelompoktani Kakao SEJAHTERA bersama kelompoktani kakao yang lain yang ada di Desa Paledah dan Desa-Desa Tetangga di Kecamatan Padaherang mendirikan Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) BANYUMETU SEJAHTERA, (banyu metu = air keluar ; jawa), Dengan Motto : “Tak Kan Kuwariskan Air Mata Tapi Akan Kuwariskan Mata Air dan Mata Pencaharian Multi Aktivitas Agribisnis Untuk Kesejahteraan Anak Cucu”. Mendirikan Koperasi Kelompoktani Kakao dengan nama Koperasi Kelompoktani Kakao BANGKIT SEJAHTERA dengan Badan Hukum Nomor : 12/BH/KUKM/2006.

2007

Awal Tahun 2007 melakukan pembinaan kelompoktani kakao yang berada di Kecamatan Padaherang yang tersebar di 14 Desa sebanyak 11 Kelompoktani Kakao, Gapoktan BANYUMETU SEJAHTERA dengan Program Sistem Integrasi Kakao – Kambing – Padi – Itik – Entok mulai disinergikan dengan Ternak Sapi, dengan Program Sistem Integrasi Kakao – Kambing – Entok – Padi – Itik – Sapi (SIKEPIS). Dengan program ini Gapoktan BANYUMETU SEJAHTERA mulai mengembangkan kegiatan Multi Aktivitas Agribisnis SIKEPIS.

2008

Tahun Prestasi

Awal tahun 2008 Ketua Kelompoktani Sejahtera sekaligus sebagai ketua Gapoktan Banyu Metu Sejahtera Warino Ma’ruf Abdulloh sebagai Petani Berprestasi Bidang Perkebunan Tingkat Kecamatan Padaherang dan menjadi utusan Kecamatan Padaherang dalam Lomba Tingkat Kabupaten Ciamis.

Gapoktan BANYUMETU SEJAHTERA dengan Basis Komoditi Kakao yang di sinergikan dengan ternak dan Padi. Kakao sebagai Komoditi andalan Kecamatan Padaherang, pada Tanggal 3 Juli 2008 Petani se–Kecamatan Padaherang men-Deklarasi-kan Kecamatan Padaherang sebagai Kecamatan Komoditi Kakao dengan Motto : “Tak Kan Kusisakan Walau Sejengkal Tanah Untuk Ditanami Kakao”, dalam Deklarasi tersebut dihadiri oleh Bpk. Bupati Ciamis, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Peternakan, dan dihadiri pula oleh Bpk. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Gapoktan BANYUMETU SEJAHTERA dengan serius dan sungguh – sungguh melakukan kegiatan Multi Aktivitas Agribisnis Sistem Integrasi Kakao – Kambing – Padi – Itik – Sapi.

2009

Awal Tahun 2009 Sistem Integrasi Kakao–Kambing-Entog-Padi–Itik–Sapi (SIKEPIS) dijadikan sebagai program resmi kegiatan Gapoktan BANYUMETU SEJAHTERA, untuk model Gapoktan BANYUMETU SEJAHTERA merintis Desa Model dengan nama “Kampoeng Agribisnis SIKEPIS” di Kecamatan Padaherang, dengan di awali di 3 Kelompoktani yaitu Kelompoktani SEJAHTERA (30 KK) Desa Paledah, Kelompoktani KARYA MUKTI SEJAHTERA (30 KK) dan Kelompoktani KARYA USAHA (30 KK) Desa Sukanagara.

Petani yang mengikuti Program GEMAR Paket B adalah petani yang tergabung dalam Gapoktan Banyu Metu Sejahtera yang terdiri dari 3 kelompok tani yaitu kelompok tani Sejahtera, Kelompok tani Karya Mukti Sejahtera dan kelompok tani Karya Usaha, Ketua Gapoktan Warino Ma’ruf Abdulloh.

Sebagai kegiatan Multi Aktifitas Agribisnis GEMAR-B Sistem Integrasi Kakao–Kambing-Entog-Padi–Itik–Sapi (SIKEPIS) di Gapoktan Banyu Metu Sejahtera ini pengembangan peternakan, terdiri dari pengembangan Sapi Potong 120 ekor (120 ekor X Rp. 5.600.000,- = Rp. 672.000.000,-), Kambing 300 ekor (300 ekor X Rp. 1.000.000,- = Rp. 300.000.000,-) dan Itik 7.500 ekor (7.500 ekor X Rp. 45.000 = Rp. 337.500.000). Total Rp. 1.309.500.000,-.

Pemilihan jenis usaha peternakan baik sapi, kambing maupun itik lebih dikarenakan pada kelayakan usaha dengan tetap berdasarkan pada potensi kondisi daerah Padaherang.

Jumlah dana yang dikelola melalui Kredit Program GEMAR yaitu sebesar Rp. 1. 309.500.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

.Kepada semua pihak yang telah membantu, kami haturkan beribu-ribu terimakasih, jazakumulloh khoeron katsiron.

GAPOKTAN BANYU METU SEJAHTERA

KETUA

WARINO MA’RUF ABDULLOH

Hand Out FASDA I

PROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI

SISTEM MANAJEMEN BERKELANJUTAN DALAM PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN FAO – ADB - DITJENBUN

PELATIHAN FASILITATOR DAERAH

FASDA I

DIREKTORAT JENDRAL

BINA PRODUKSI PERKEBUNAN

TAHUN 2001

ROGRAM PEMBERDAYAAN PETANI

SISTEM MANAJEMEN BERKELANJUTAN DALAM PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN FAO – ADB - DITJENBUN

I. LATAR BELAKANG

Paradigma pembangunan perkebunan saat ini adalah membangun masyarakat perkebunan melalui usaha pokok komoditas perkebunan. Ini berarti bahwa pembangunan komoditas perkebunan adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkebunan dan wilayah sekitarnya. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan perkebunan, yaitu :

(1) Memberdayakan masyarakat,

(2) Menciptakan sistem usaha perkebunan yang berdaya saing tinggi dan

(3) Mengembangkan kebudayaan industrial.

Pemberdayaan masyarakat perkebunan menjadi hal yang sangat penting karena sebagian besar perkebunan di Indonesia adalah perkebunan rakyat, meliputi 11,42 juta Ha atau 80,4% dari seluruh luas perkebunan di Indonesia (1998). Kondisi perkebunan rakyat (di luar plasma PIR, UPP dan swadaya berbantuan) dewasa ini cukup memprihatinkan. Produktivitas kebunnya pada umumnya rendah dengan jenis dan mutu hasil masih tradisionil. Petaninya masih berusaha secara sendiri – sendiri, pemeliharaan tanaman kurang dilakukan dan posisi rebut tawar rendah. Hal lain yang belum banyak tersentuh adalah bentuk termanfaatnya secara optimal aset lahan perkebunan.

Pada proyek pengembangan perkebunan rakyat di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan, biasanya diadakan pelatihan untuk staf proyek dan petani berdasarkan modul dan metode yang dikembangkan oleh Proyek Pengembangan Sumber Daya Petani Perkebunan. Pelatihan untuk petani di lapangan diberikan oleh petugas pemandu (PPL / PLPT). Akan tetapi, pada kenyataannya pelatihan lanjutan maupun pembinaan pasca pelatihan guna meningkatkan partisipasi petani secara produktif dan ekonomis dalam kelompok masih kurang diperhatikan dan belum menyentuh aspek – aspek non teknis dalam kehidupan petani pekebun, sehingga belum diperoleh hasil yang optimal dari proyek pengembangan perkebunan rakyat tersebut.

Di satu sisi, pengalaman pembinaan dan pengembangan petani dengan beberapa komoditas menunjukkan bahwa pelatihan yang hanya dititikberatkan pada penguasaan teknis kebun dan budidaya saja tanpa dibarengi dengan pembinaan sumber daya petani dalam semua aspek kehidupan mereka, terbukti tidak mampu mencapai tingkat produksi yang diharapkan dan meningkatkan pendapatan petani secara meyakinkan.

Sedangkan di sisi lain, pengalaman pembinaan sosial ekonomi petani secara menyeluruh dan terpadu di wilayah perkebunan kelapa sawit membuktikan bahwa kegiatan pelatihan dan pembinaan yang mencakup lima aspek pengembangan, yakni: Sumber Daya Manusia, Organisasi, Budidaya, Keuangan/Ekonomi dan Kemitraan, telah berhasil meningkatkan produksi di atas standar dan mengembangkan kelembagaan usaha petani, mulai tumbuh dari kelompok Produktif berkembang menjadi Forum Koordinasi Manajemen Kebun yang merupakan wadah kerjasama dan koordinasi antar kelompok, dan selanjutnya membuahkan suatu wujud badan usaha Koperasi Primer yang memenuhi skala ekonomi, kokoh dan mantap. Di samping itu, pola pembinaan dan pengembangan tersebut juga telah mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta mendorong perekonomian masyarakat setempat kearah yang lebih maju.

Menyadari akan lemahnya kebersamaan petani secara berkelompok dalam pengembangan budidaya perkebunan rakyat, dan kurangnya upaya penumbuhan kelembagaan ekonomi antar petani, maka diperlukan suatu upaya pemberdayaan petani berupa penumbuhan rasa saling percaya, saling membutuhkan dan saling menguntungkan melalui penerapan Sistem Kebersamaan Ekonomi berdasarkan Manajemen Kemitraan seperti yang telah terbukti berhasil diterapkan pada masyarakat perkebunan kelapa sawit PIR – BUN Ophir, Pasaman dan beberapa PIR – Trans lainnya.

Dengan demikian untuk meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan agribisnis di pedesaan perlu diciptakan suatu situasi yang kondusif sehingga terjalin hubungan kemitraan yang serasi dan harmonis antara beberapa kelembagaan agribisnis lainnya. Dalam hal ini perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

(a) aturan main yang disepakati oleh semua pihak terkait haruslah transparan,

(b) adanya kejelasan dan kepastian mengenai pembagian hasil dan risiko, serta

II. TUJUAN UMUM

Tujuan umum pemberdayaan petani dan kelembagaan dalam rangka pengembangan agribisnis komoditas kelapa sawit dan karet melalui pola kemitraan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Kebersamaan Ekonomi berdasarkan Manajemen Kemitraan guna memberdayakan petani pekebun melalui suatu proses sehingga:

R Menghasilkan produksi komoditas perkebunan rakyat dengan produktivitas dan berkualitas tinggi;

R Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pekebun;

R Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan mitra kerja dalam wadah organisasi yang mandiri;

R Mewujudkan dan mengelola badan usaha koperasi yang maju;

R Menciptakan suatu kehidupan masyarakat perkebunan yang makmur dan harmonis.

Sedangkan tujuan khusus setiap tahap pelatihan dijelaskan dalam penjelasan Program Pelatihan.

III. FILOSOFI KEMITRAAN

Asal kata kemitraan adalah “mitra”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian mitra adalah teman, sahabat, atau kawan kerja. Kemitraan merupakan suatu jalinan hubungan kerjasama sebagai teman atau sahabat. Secara filosofi, persahabatan atau kemitraan dapat diwujudkan bilamana masing-masing individu yang melakukan jalinan kerjasama dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap “saling terbuka, saling percaya dan saling membutuhkan”.

Dengan keterbukaan dan kepercayaan, maka “kebersamaan” akan tumbuh berkembang dengan baik. Saling terbuka, saling percaya dan saling membutuhkan dalam kebersamaan diantara individu-individu, akan menumbuhkembangkan suatu kelompok yang “homofilus”. Kelompok homofilus adalah kelompok yang terdiri dari anggota-anggota yang memililiki banyak kesamaan seperti status sosial, tingkat pendidikan, mata pencarian, kepercayaan, kesenangan dan sebagainya.

Kemitraan merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan potensi ekonomi. Dogma ini berlaku dimana-dimana dan terbukti ampuh untuk menciptakan mata rantai dalam mengembangakan industri nasional yang kokoh dan mantap.

Kemitraan merupakan hubungan antar pelaku yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja sinergis. Kemitraan merupakan hubungan kerjasama antara usaha-usaha yang dilandasi oleh prinsip salaing menunjang, saling menghidupi berdasarkan azas kekeluargaan, kebersamaan, dan saling menguntungkan.

Kosep kemitraan seperti ini dilakukan dengan syarat-syarat tertentu:

R Pertama, Kemitraan merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Dalam hal ini diperlukan kemandirian, artinya tidak sebagai penguasaan pihak satu atas yang lain. Kemitraan menjamin masing-masing pelatih sebagai pelaku yang aktif dan mandiri.

R Kedua, Kemitraan dilakukan tidak didasarkan hubungan belas kasihan. Maksudnya kemitraan merupakan hubungan yang sejajar antara satu pihak dengan yang lain.

R Ketiga, Kemitraan merupakan hubungan kerjasama yang profesional. Bila hubungan yang dilaksanakan tidak menghasilkan efisiensi, maupun efektivitas dan keuntungan bagi kedua belah pihak maka hubungan tersebut tidak layak dilakukan.

Kemitraan diperlukan baik oleh perusahaan besar maupun menengah, namun terutama untuk perusahaan kecil. Perusahaan kecil lemah dalam hal permodalan, manejemen, kualitas produk, jaringan pemasaran maupun SDM nya.Kerjasama kemitraan ini akan membantu perusahaan kecil mandiri dan berkembang. Konsep kemitraan yang dikembangkan harus berjalan bergandengan dan saling memperkuat pihak-pihak yang terkait dalam kerjasama, yaitu hubungan kemitraan yang didasarkan pada bentuk kerjasama win-win atau saling menguntungkan.

IV. SISTEM KEBERSAMAAN EKONOMI

Sistem Kebersamaan Ekonomi berdasarkan Manajemen Kemitraan yang digunakan untuk pembinaan dan pengembanga petani seperti yang dijelaskan di atas, digali dan dikembangkan melalui suatu strategi dan metode tertentu. Mengingat pentingnya pembinaan dan pengembangan petani beserta organisasinya guna meningkatkan produktivitas hasil kebun, pendapatan dan stabilitas ekonomi rumah tangga mereka, maka model atau sistem yang telah diterapkan di perkebunan kelapa sawit PIR – BUN Ophir Pasaman tersebut kini juga sedang dikembangkan di perkebunan PIR – Trans Tania Selatan Group, PIR – Trans Hindoli (A Cargil Company), PIR – Trans Sambu Group, PIR – KKPA PTPP Lonsum, Petani perkebunan karet rakyat di P2WK Mesuji (Kab. OKI, Sumsel), P2RWTI/EISCDP – IFAD Ditjenbun UPP Lombok NTB dan UPP Sumba Barat NTT, Petani perkebunan kelapa SPL – OECF Lampung, Petani jambu mete proyek DIK SDR Yogyakarta, Petani PIR-Trans Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang Kalbar dan Petani Kopi peserta PUP di Kabupaten Tana Toraja.

Pola kemitraan dimulai sejak tahap awal pembangunan kebun (sebelum konversi) untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Sasaran pokok yang ingin dicapai dari kemitraan dalam agribisnis adalah untuk meraih produksi kebun dan kualitas produk setinggi-tingginya serta tercapainya stabilitas ekonomi dan kemandirian masyarakat perkebunan. Guna mencapai sasaran itu maka diantara petani perlu ditumbuhkembangkan satu rasa kebersamaan. Melalui kebersamaan ini akan terakumulasi seluruh potensi yang dimiliki oleh seluruh warga peserta proyek berupa aset, modal, pola pikir, keterampilan, kebutuhan dan gagasan. Akumulasi semua potensi aset petani akan menjadi kekuatan untuk menumbuhkan suatu Sistem Kebersamaan Ekonomi guna memberdayakan masyarakat perkebunan. Sistem yang dilahirkan dari potensi dan kebutuhan bersama pasti dapat diterima secara logis dan bernilai ekonomis dalam suasana yang harmonis.

Sistem Kebersamaan Ekonomi yang lahir dan ditumbuhkembangkan oleh petani sendiri dilandasi oleh Filosofi Kemitraan yang mengandung prinsip “saling” yaitu saling terbuka, saling percaya, saling membutuhkan, saling melengkapi, slaing menyempurnakan dan saling menguntungkan. Kemitraan berasal dari kata “mitra” yang berarti teman, kawan, sahabat. Lawan kata mitra adalah musuh, rival, lawan. Dengan berlandaskan pada konsep kemitraan, maka ditumbuhkankembangkan “persahabatan” (bukan permusuhan) diantara individu yang akan menjalin hubungan kemitraan.

Melalui persahabatan dapat menciptakan “Kebersamaan” diantara individu. Mulai dari kebersamaan fisik sampai tercipta kebersamaan pola pikir. Kedua kebersamaan ini akan menumbuhkan “kekuatan” beberapa individu dalam kelompok dan juga kekuatan beberapa kelompok dalam kesatuan kelompok atau kesatuan ekonomi. Dari kekuatan ini dapat melahirkan “kepercayaan”, baik rasa percaya diri pada masing-masing individu maupun kepercayaan pihak lain terhadap individu dalam kelompok tersebut. Melalui kepercayaan inilah “kerjasama” dapat dikembangkan dengan “mitra usaha”, misalnya dalam aspek pengolahan hasil, pemasaran ataupun aspek keuangan.

Persahabatan (kemitraan) bisa tumbuh diantara individu bila dilandasi oleh rasa “saling” yaitu salaing terbuka, percaya, membutuhkan, menghargai dan saling-saling lainnya yang dapat memperkokoh persahabatan. Selain upaya menumbuhkan rasa saling tersebut, ada 4 prinsip kemitraan yaitu keadilan, saling menguntungkan, saling ridho dan profesional. Keempat prinsip ini perlu ditumbuhkembangkan pada setiap individu petani.

Petani perlu dipersiapkan untuk tumbuh menjadi petani profesional, tidak hanya profesional dalam tehnis budidaya (produksi), juga profesional dalam pengolahan hasil, pemasaran dan mengelola organisasi. Ada tiga faktor yang dapat menjadikan petani profesional, yaitu pengetahuan, keahlian dan moral. Ketiga faktor ini bisa dikuasai petani melalui suatu proses dan tahapan dengan menggunakan sistem, strategi dan metode yang sesuai dengan kondisi petani setempat. Sistem yang digunakan dalam proses ini adalah Sistem Kebersamaan Ekonomi berdasarkan manajemen kemitraan, yaitu pengelolaan yang dilandasi oleh filosofi kemitraan. Sistem ini dilaksanakan melalui manajemen kemitraan yang meliputi aspek – aspek: (1) sumber daya manusia, (2) organisasi, (3) teknis kebun, (4) ekonomi / keuangan, dan (5) kemitraan. Kelima aspek tersebut saling terkait satu sama lain, dan dilaksanakan melalui strategi dan metode tertentu secara berkesinambungan selama 2-3 tahun dimulai dari aspek paling penting dan hakiki, yakni aspek sumber daya manusia.

A. Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia

Wadah kelompok produktif dapat dijadikan tempat peningkatan dan pembinaan sumber daya manusia bagi masing-masing anggotanya. Strategi pembinaan melalui kelompok produktif lebih efektif dibandingkan dengan misalnya penyuluhan. Melalui kelompok, komunikasi dan interaksi di antara anggota pasti akan lebih efektif dilakukan dibandingkan dengan cara dan volume komunikasi di antara anggota yang berjumlah ratusan orang. Justru itu kebersamaan di antara 25 orang akan lebih mudah, lebih cepat ditumbuhkan. Fenomena kebersamaan adalah salah satu kekuatan yang dapat dibangun dari bawah dan menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan organisasi pada setiap tahap berikutnya. Keberadaan kelompok ini juga merupakan dasar filosofi pembentukan koperasi. Oleh karena itu kelompok dapat dipandang sebagai embrio koperasi, sebab didalamnya telah tercipta nilai-nilai kebersamaan secara ekonomis yang tidak lain merupakan sendi-sendi dari Bangunan koperasi.

B. Aspek Kelembagaan

Organisasi pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan (aktualisasi filosofi) dari sekelompok orang yang memilikinya. Karena itu bukan tidak mungkin di antara lembaga yang satu dengan yang lainnya mempunyai filosofi yang berbeda. Filosofi yang dimiliki oleh organisasi tergantung dari sejarah yang pernah dilaluinya. Keberadaan organisasi pada hakekatnya adalah berupaya untuk ikut kontribusi dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat.

Organisasi dimulai dari kelompok produktif yang dibangun dari kebutuhan petani itu sendiri yang digalang atas dasar rasa kebersamaan individu petani yang mempunyai tujuan yang sama. Organisasi yang dibangun dari bawah akan kokoh bertahan karena pondasi yang menopang bangunan diatasnya cukup kuat.

C. Aspek Manajemen Budidaya Tanaman

Salah satu aspek pengembangan dalam penerapan Sistem Kebersamaan Ekonomi berdasarkan Manajemen Kemitraan pada pengembangan agribisbinis komiditas perkebunan rakyat adalah aspek budidaya/teknis kebun.

Tujuan pokok dari pengembangan budidaya/teknis kebun adalah:

♪ Mengkoordinir pendistribusian agro-input (pupuk dan sarana produksi lainnya) kepada seluruh anggota kelompok produktif secara efektif;

♪ Mengontrol pelaksanaan pemupukan yang dilakukan petani/anggota kelompok produktif agar pemupukan dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat dosis/sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

♪ Memfasilitasi kelompok produktif dalam pengadaan pestisida dan dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan hama penyakit secara bersama.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pembinaan terhadap petani, baik melalui kelompok produktif, wadah kerjasama antar kelompok maupun koperasi tentang pengelolaan budidaya dan teknis kebun secara berkesinambungan dalam suatu sistem kebersamaan.

D. Aspek Manajemen Keuangan/Ekonomi

Sasaran yang ingin dicapai dari kerjasama/kemitraan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi antara koperasi dan mitra usaha dalam pengembangan agribisnis komiditas perkebunan rakyat adalah untuk memperoleh produksi kebun yang optimal, berkualitas, dengan harga pasar yang wajar. Dengan demikian diharapkan pendapatan petani maupun kegiatan perekonomian masyarakat perkebunan semakin meningkat.

Keempat tahapan yang dilakukan tersebut pada akhirnya saling terkait dalam suatu sistem leuangan yang efisien, transparan, sempurna dan aman yang dilaksanakan melalui komputerisasi. Sebagai konsekuensi logis, pengaturan keuangan disetiap tahap organisasi dengan program komputer membuat semua anggota merasa aman dan tidak saling mencurigai. Sistem keuangan yang terpadu ini dilengkapi juga dengan sistem pengendalian internal sehingga setiap anggota di tingkat mana pun dapat ikut mengawasinya.

E. Aspek Manajemen Kemitraan

Kelima aspek tersebut saling terkait satu sama lain, dan dilaksanakan melalui strategi dan metode tertentu secara berkesinambungan selama 2-3 tahun dimulai dari aspek paling penting dan hakiki, yakni aspek sumberdaya manusia.

Pengembangan aspek sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani, sehingga petani pada akhirnya nanti menjadi pandai, profesional, terorganisasi secara modern dan ekonomis, serta mampu mengelola teknis kebun dengan baik dan produktivitas tinggi. Program ini dilaksanakan melalui program pelatihan, pendampingan / pembimbingan dan asistensi, sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi serta lingkup usahanya.

V. TAHAPAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN

Sistem Kebersamaan Ekonomi dilaksanakan melalui tahapan, yaitu (1) Sosialisasi, (2) Pelatihan, (3) Pendampingan, (4) Asistensi. Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan sistim ini adalah berdasarkan pada akumulasi potensi yang dimiliki individu petani seperti aset, modal, gagasan, kebutuhan, komitmen dan lain-lain. Individu petani dikembangkan dalam kesatuan kelompok produktif dan selanjutnya membentuk forum koordinasi diantara keleompok produktif sebagai embrio untuk bekerjasama dalam koperasi perkebunan. Sedangkan metode yang dipakai adalah metode partisipasif, POD (pendidikan orang dewasa) dalam spirit kemitraan.

A. SOSIALISASI

Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam rangka untuk menyamakan persepsi dalam pola pikir tentang program dan sistem yang akan diterapkan sekaligus menampung masukan-masukan untuk menyempurnakan sistem. Sosialisasi ini dilaksanakan di tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Pesertanya terdiri dari instansi terkait, Pemertintah Daerah Tingkat I dan II, Camat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat. Dalam tahapan sosialisasi ini dilakukan pengenalan terhadap program pemberdayaan itu sendiri dan pengenalan terhadap personil yang akan memproses/memfasilitasi atau yang disebut dengan Tim Fasilitator.

B. PELATIHAN

Jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dalam program pemberdayaan petani dan kelembagaan terdiri dari lima jenis pelatihan, yaitu: Dinamika Kelompok, Strategi Pengembangan Kelembagaan Petani, Kepemimpinan dan Komunikasi, Administrasi Pembukuan dan Program Tabungan, Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga. Pelatihan ini lebih banyak menggunakan media dan Simulasi yang terkait dengan topik bahasan, sehingga tidak membosankan peserta pelatihan. Kelima jenis pelatihan diatas ditujukan untuk individu petani dan pengurus kelompok. Bagi petugas pemandu dilaksanakan Pelatihan Manajemen Kemitraan. Pelatihan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan peserta dalam suatu team work yang dilandasi oleh nilai-nilai moral dan mampu berpenampilan simpatik dan komunikatif. Disamping itu pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pemahaman dan penghayatan terhadap filosofi kemitraan dan sistem kebersamaan ekonomi . Program pelatihan tersebut tersebut diatas diberikan secara bertahap dan berkesinambungan, diurutkan menurut jenis pelatihan sebagai berikut:

1. Pelatihan Manajemen Kemitraan Bagi Para Petugas Pemandu/ Fasilitator Daerah.

Tujuan :

R Meningkatkan wawasan, pemahaman dan penghayatan para peserta terhadap Filosofi Kemitraan dan pengetahuan tentang Sistem Kebersamaan Ekonomi berdasarkan Manajemen Kemitraan.

R Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para peserta dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator bagi petani pekebun dan kelompok produktif dalam pengembangan agribisnis pola kemitraan.

R Meningkatkan kemampuan para peserta dalam melaksanakan dan mengelola program pengembangan agribisnis komoditas perkebunan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi berdasarkan Manajemen Kemitraan.

R Menyatukan persepsi yang satu dalam menjalankan roda kehidupan dan roda pemerintahan pada masa otonomisasi daerah masing-masing.

Peserta

Pelatihan “Manajemen Kemitraan” ditujukan bagi para Petugas Pemandu yang terdiri atas 56 orang tenaga lapangan / petugas dari Dinas Perkebuan, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan Staf Inti.

2. Pelatihan Dinamika Kelompok

Tujuan :

R Menumbuhkan kesadaran petani untuk melakukan kegiatan usaha produktif secara bersama-sama melalui wadah Kelompok Produktif.

R Meningkatkan rasa kebersamaan antar petani untuk bekerjasama mengembangkan ekonomi mereka.

Peserta

Pelatihan “Dinamika Kelompok” diperuntukkan bagi 2.350 KK petani di 3 Propinsi Kalimantan Selatan, Jambi dan Riau dan dilaksanakan dalam 94 kelas sesuai dengan pembagian kelompok di lokasi masing – masing. Waktu pelatihan setiap kelas adalah 3 hari / kelas.

Media yang digunakan; Kisah monyet dan 2 ekor ikan, Warisan Pancing, Broken Square, Simulasi Kartu A/B, Kereta Api dll.

3. Pelatihan Pengembangan Ekonomi Rumah Tangga

Tujuan :

Menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan di antara keluarga petani untuk mengatur ekonomi rumah tangga secara terencana, transparan dan dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan hidup dan menumpuk tabungan keluarga.

Peserta

Pelatihan Pengembangan “Ekonomi Rumah Tangga” ditujukan bagi Pasangan Suami Istri. Waktu pelatihan 2 hari / kelas.

Media yang digunakan : Lagu Uang, Kasus Keluarga, Poster Hambatan Penganggaran dll.

4. Administrasi Pembukuan dan Program Tabungan

Tujuan :

R Memotivasi dan mengarahkan peserta untuk menggalang dan mengkoordinasi tabungan anggota kelompok produktif.

R Memotivasi peserta untuk mengelola keuangan kelompok produktif secara transparan.

R Memotivasi pengurus kelompok produktif untuk melakukan administrasi kelompok sesuai dengan standar akuntansi.

R Mendukung penerapan aturan dan Kelompok Produktif.

Peserta

Pelatihan “Administrasi dan Program Tabungan” ditujukan bagi para sekretaris/bendahara Kelompok Produktif, Waktu pelatihan adalah 3 hari.

Media yang digunakan : Buku – buku administrasi kelompok, Buku keuangan kelompok.

4. Pelatihan Strategi Pengembangan Kelembagaan

Tujuan :

R Memotivasi dan mengarahkan peserta untuk menggalang kebersamaan dan kerjasama diantara kelompok dengan membentuk Forum Komunikasi Manajemen Kebun (FKMK) untuk meningkatkan pengelolaan kebun secara bersama – sama dengan semangat kemitraan.

R Menciptakan Dinamika kebersamaan.

R Menumbuhkan kemampuan kerjasama dalam spirit kemitraan.

R Membantu setiap jenis kegiatan teknis kebun, khususnya komoditas utama yang diusahakan

Peserta

Pelatihan “Strategi Pengembangan Kelembagaan” ditujukan bagi para sekretaris/bendahara Kelompok Produktif,. Waktu pelatihan adalah 3 hari.

Media yang digunakan : Pohon Harapan Masa Depan, Rumah Idaman Masa Depan.dll.

5. Pelatihan Kepemimpinan dan Komunikasi.

Tujuan :

R Meningkatkan kemapuan para ketua kelompok dalam membangun serta menjalankan roda kegiatan kelompoknya.

R Menambah pengetahuan ketua kelompok dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada anggotanya.

R Melakukan pendelegasian wewenang, pembagian tugas.

Peserta

Peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah para ketua kelompok

Media yang diberikan meliputi menyusun kalimat SPOK, mengolah informasi. Mendarat dibulan dll.

Pelatihan di tingkat petani diawali dengan dinamika kelompok sebagai stimulan untuk membentuk dan mendinamisasikan Kelompok Produktif oleh para petani beranggotakan 20 – 30 orang, kemudian dilanjutkan dengan jenis pelatihan lain seperti pentahapan di atas atau disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.

Melalui Kelompok Produktif, para petani yang telah dilatih tidak dibiarkan berjalan sendiri melainkan didampingi dan dibina secara berkesinambungan oleh tenaga Pembina Kemitraan (Pemitra). Dengan pelatihan dan pendampingan, para petani di fasilitasi dan dimotivasi untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan produktif dalam pengembangan usaha organisasinya. Secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha dan atas kesepakatan bersama, maka organisasi petani akan tumbuh dan berkembang yang akhirnya menjadi organisasi uasaha Koperasi yang mandiri dan mampu menjalankan manajemen kebun bersama–sama dengan bimbingan Petugas Pemandu dan Pembina Kemitraan, maupun dengan perusahaan mitranya.

Petani yang dibina dan dikembangkan melalui pelatihan dan pendampingan dalam wadah organisasinya akan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola kebun secara bersama dan terpadu (dalam arti areal kebun adalah milik individu, produksi kebun milik bersama). Kebun yang dikelola, dipantau dan terjamin keamanannya dari pencurian buah, sehingga produktivitasnya meningkat dan dipertahankan tetap tinggi dan optimal.

Dengan berbagai proses yang dilalui dan dialami bersama oleh petani seperti yang terurai di atas, maka dapat tumbuh dan terjalin hubungan yang semakin erat, terbuka dan harmonis (kemitraan) di antara sesama petani, organisasi petani, antara petani / koperasi dengan Dinas Perkebunan, perusahaan mitra, dan instansi terkait lainnya.

Kelima aspek manajemen kemitraan dilaksanakan dengan menggunakan strategi yang didasarkan pada akumulasi dari semua potensi yang dimiliki petani, yang diawali dari petani secara individu, dan kemudian dikembangkan dalam kesatuan organisasi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode partisipatif, menerapkan pendidikan orang dewasa (andragogy) dengan spirit manajemen kemitraan.

Hasil akhir atau output yang diharapkan dari penerapan sistem kebersamaan ekonomi berdasarkan manajemen kemitraan adalah : petani menjadi pandai dan profesional , organisasi petani mandiri, produksi kebun tinggi, sistem keuangan transparan, efisien dan efektif, perekonomian desa stabil, aman serta hubungan kerjasama di antara pelaku kemitraan semakin harmonis.

Dorongan perkembangan didasari oleh prinsip Win-Win. Prinsip ini lahir dari roh kemitraan dan bertujuan untuk menciptakan suatu kekuatan ekonomi yang akan lahir dari kebersamaan dan tumbuh dari suatu proses akumulasi dari semua potensi yang dimiliki petani. Semua potensi yang dihimpun dalam kebersamaan tersebut menjadi suatu kekuatan ekonomi dan dalam prosesnya akan semakin berkembang, sehingga bertambah kuat dan semakin mengkristal dalam suatu pola pikir. Hasil akhir yang diperoleh adalah suatu kekuatan ekonomi yang bercorak dan bernuansa sama-sama menang, karena diantara pelaku-pelaku kemitraan tersebut telah tumbuh dan berkembang rasa saling, baik di antara seluruh petani, petugas pendamping maupun perusahaan inti.

Hasil tersebut akan berbeda jauh dengan prinsip Kalah-Menang yang akan menciptakan kelemahan dan menghasilkan perbedaan, sehingga sangat mudah berkembang rasa iri hati, dengki, saling curiga, persaingan negatif dan sebagainya. Perbedaan ini akan membuat kelemahan semakin bertambah lemah, sehingga input intelektual sangat minim, pola pikir menjadi kontoversial, kurang inovatif, putus asa dan terima nasib, dan akhirnya mudah sekali lahir depresi yang menelan banyak kerugian. Akhirnya terjadinya perbedaan atau kesenjangan diantara petani yang semakin jauh dan renggang, sehingga yang muncul adalah saling mengalahkan dan saling merugikan satu sama lain.

C. PENDAMPINGAN

Para petani dan pengurus kelompok yang telah mengikuti pelatihan tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi senantiasa didampingi, difasilitasi dan dibimbing secara kontiniu oleh tim pendamping / petugas pemandu. Kegiatan pendampingan ditujukan kepada seluruh petani yang mengikuti pelatihan dengan mengunjungi tempat mereka, seperti di rumah, kebun, kantor pengurus atau tempat lain yang disepakati. Para pendamping memberikan bimbingan dan memfasilitasi petani dan pengurus dalam kegiatan pengembangan usaha dan organisasinya, mengakumulasi potensi dan kebutuhan mereka serta ikut membantu memecahkan berbagai masalah yang mereka hadapi. Kegiatan pendampingan ini bisa dilaksanakan pada siang hari tergantung pada siang hari tergantung pada kebutuhan petani.

D. ASISTENSI

Dalam melaksanakan pendampingan dan bimbingan petani, maka pendamping / petugas pemandu diberikan asistensi dari TIM Asistensi yang telah berpengalaman dalam bidang pemberdayaan petani dan kelembagaan. Tim Asistensi ini juga melaksanakan tugasnya tidak hanya kepada pendamping / petugas pemandu, juga kepada petani, pengurus kelompok, Pemda dan perangkatnya, instansi terkait dan mitra usaha.

VI. PENUTUP

Kerjasama dengan semangat kemitraan dalam pengembangan agribisnis komoditas perkebunan pola kemitraan dapat berjalan baik dan lancar bila semua pihak yang bermitra telah memiliki persepsi dan paradigma yang sama terhadap Sistem Kebersamaan Ekonomi berdasarkan Manajemen Kemitraan.

Kesediaan untuk saling terbuka, saling percaya, dan saling membutuhkan perlu dibangun terlebih dahulu sebagai upaya untuk mewujudkan spirit kebersamaan di seluruh lapisan organisasi yang bermitra. Dengan prinsip Win - Win kedua belah pihak pasti membangun persepsi yang sama, sehingga tumbuh rasa saling sebagai pondasi yang kuat untuk menjalankan program pembinaan dan pengembangan. Akhirnya pihak – pihak yang bermitra akan saling melengkapi, saling menyempurnakan, dan saling menguntungkan secara berkesinambungan dalam tujuannya menciptakan stabilitas ekonomi bersama.

Kurikulum FASDA I

KURIKULUM

PELATIHAN FASILITATOR DAERAH FASDA I

SUSTAINABLE MANAGEMENT For TREE CROPS DEVELOPMENT PROJECT

HARI PERTAMA

Pembukaan 08.00 – 10.15

R Acara Pembukaan

R Do’a

R Lagu “Selamat Jumpa”

Istirahat 10.15 – 10.45

Ceramah 10.45 – 12.15

R Ditjenbun

R SMSTCDP

Istirahat 12.15 – 13.30

Perkenalan 13.30 – 15.00

Media : Permainan Zip - Zap

Metode : Permainan dan sumbang saran

Tujuan : Peserta menyadari pentingnya perkenalan dengan sesama peserta dan fasilitator

Langkah – langkah :

1. Fasilitator mengajak peserta berdiskusi tentang pentingnya perkenalan.

2. Fasilitator mengajak peserta melakukan permainan Zip – Zap.

3. Fasilitator mengakumulasi sumbang saran peserta.

4. Fasilitator mengulas pendapat peserta dan menyimpulkannya.

Istirahat 15.00 – 15.15

Kontrak Belajar 15.15 – 16.00

Media : Kertas flep dan spidol

Metode : Curah pendapat

Tujuan : Membuat kesepakatan jadwal pelatihan antara fasilitator dengan peserta, memilih pengurus kelas, menentukan aturan dan sanksi serta membuat pembagian tugas.

Langkah – langkah :

1. Fasilitator menuliskan pedoman sementara jadwal pelatihan, kemudian menawarkan kepada peserta apakah jadwal pelatihan tersebut dapat disepakati atau perlu dilakukan koreksi sesuai dengan kondisi peserta.

2. Fasilitator mengarahkan agar waktu belajar tidak memberatkan peserta tetapi tidak juga mengganggu jadwal pelatihan.

3. Peserta diminta untuk memilih koordinator kelas yang bertugas untuk mengkoordinir agar proses pelatihan dapat berjalan dengan lancar.

Penggalian Pengalaman Lapangan Peserta dalam Membangun

Rumah Idaman Masa Depan 16.00 – 16.45

Media : Karton Potong

Metode : Simulasi dan Curah Pendapat

Tujuan : Peserta dapat memberikan warna pada proyek yang akan dijalankan

Langkah – langkah :

1. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan pengalamannya selama menjadi petugas di lapangan dalam karton potong.

2. Fasilitator membacakan dan menempelkan karton potong bertulis di papan.

3. Fasilitator mengulas hasil jawaban peserta dan membuat kesimpulan.

Istirahat 16.45 – 20.00

Lanjutan Penggalian Pengalaman Lapangan 20.00 – 21.30

HARI KEDUA

Pembukaan & Review hari pertama

Penggalian Hambatan Mencapai Harapan 08.00 – 10.15

Media : Karton Potong

Metode : Simulasi dan curah pendapat

Tujuan : Peserta menyadari bahwa untuk mewujudkan harapan memang tidak mudah, tetapi selalu ada hambatan yang muncul ditengah usaha yang sedang dilakukan.

Langkah – langkah :

1. Peserta diminta menyebutkan beberapa hambatan yang telah mereka alami atau yang mungkin dialami dalam pencapaian harapan.

2. Peserta menuliskan semua hambatan tersebut di atas karton potong.

3. Fasilitator mengulas hasil jawaban peserta dan mengklasifikasikan kedalam aspek.

4. Fasilitator memotivasi peserta agar hambatan ini dicarikan jalan keluarnya secara mandiri.

Istirahat 10.15 – 10.45

Penggalian Kebutuhan Mengatasi Hambatan 10.45 – 12.15

Media : Karton Potong

Metode : Simulasi dan curah pendapat

Tujuan : Peserta termotivasi untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam mencapai harapan dan mampu mengemukakan pendapat yang berargumentasi.

Langkah – langkah :

1. Peserta dibagi menjadi lima kelompok untuk mendiskusikan langkah-langkah dalam mengatasi hambatan.

2. Setiap kelompok memilih wakilnya untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.

3. Fasilitator menekankan bahwa masalah mereka adalah tanggung jawab mereka, sehingga harus mereka selesaikan sendiri dengan kemampuan yang ada. Jika ada masalah yang tidak mungkin diselesaikan, maka mereka dapat membicarakan dengan pihak lain sebagai mitra kerja.

Istirahat 12.15 – 13.30

Filosofi Kemitraan 13.30 – 15.00

Media : Transparan

Metode : Permainan, Ceramah, Curah Pendapat

Tujuan : Peserta memahami pengertian saya, teman, musuh dan memasukkan kedalam jiwa roh kemitraan

Langkah – langkah :

1. Fasilitator memfasilitasi tentang “Paradigma Pembangunan”

2. Fasilitator mendiskusikan pengertian kata “Mitra”.

3. Fasilitator memfasilitasi pengertian “Filosofi Kemitraan”.

4. Fasilitator menampilkan Karikatur Kemitraan.

5. Fasilitator meminta kesan masing–masing gambar.

6. Fasilitator menyusun kesimpulan tentang Filosofi Kemitraan

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Filosofi Kemitraan 15.15 – 16.45

7. Fasilitator memfasilitasi tetang proses penumbuhan kerjasama melalui “Persahabatan”

8. Fasilitator menghubungkan dengan “Prinsip Kemitraan”

9. Fasiliator meminta tanggapan peserta dan mengulas semua jawaban peserta serta mengarahkan kepada “prinsip saling-saling”

10. Fasilitator mencatat rasa saling yang didapat dari peserta

11. Fasilitator mengajak peserta untuk merenungkan dan mengikrarkannya bersama-sama.

12. Fasilitator mengajak peserta untuk memainkan permainan kartu AB.

13. Fasilitator meminta sumbang saran peserta.

14. Fasilitator menghubungkan hasil sumbang saran dengan materi dari transparans tentang filosofi kemitraan.

Istirahat 16.45 – 20.00

Lanjutan Filosofi Kemitraan 20.00 – 21.30

HARI KETIGA

Pembukaan & Review Hari Kedua

Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE) 08.00 – 10.15

Media : Transparan

Metode : Ceramah

Tujuan : Peserta memahami sistem apa yang dibutuhkan dalam mengikat kebersamaan baik antar anggota kelompok maupun antar kelompok

Langkah – langkah :

1. Fasilitator memfasilitasi pengertian SKE.

2. Fasilitator meminta tanggapan dari peserta

3. Fasilitator mengulas semua jawaban peserta dan menghubungkan dengan materi SKE

Istirahat 10.15 – 10.45

Lanjutan Sistem Kebersamaan Ekonomi 10.45 – 12.15

4. Fasilitator memfasilitasi pengertian “Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi berdasarkan Manajemen Kemitraan”

5. Fasilitator meminta tanggapan dari peserta

6. Fasilitator mengulas semua jawaban peserta dan menghubungkan dengan materi.

Istirahat 12.15 – 13.30

Lanjutan Sistem Kebersamaan Ekonomi 13.30 – 15.00

7. Fasilitator memfasilitasi pengertian “Penerapan Sistem Kebersamaan Ekonomi berdasarkan Manajemen Kemitraan”

8. Fasilitator meminta tanggapan dari peserta.

9. Fasilitator mengulas semua jawaban peserta dan menghubungkan dengan materi

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Sistem Kebersamaan Ekonomi 15.15 – 16.45

10. Fasilitator memfasilitasi tahapan pemberdayaan melalui Sistem Kebersamaan Ekonomi berdasarkan Manajemen Kemitraan.

11. Fasilitator meminta tanggapan dari peserta.

12. Fasilitator mengulas semua jawaban peserta dan menghubungkan dengan materi

Istirahat 16.45 – 20.00

Lanjutan Sistem Kebersamaan Ekonomi 15.15 – 16.45

HARI KEEMPAT

Pembukaan & Riview Hari Ketiga

Aspek – aspek Manajemen Kemitraan :

Sumber Daya Manusia 08.00 – 10.15

Media : Barisan sepanjang-panjangnya

Metode : Permainan dan sumbang saran

Tujuan : Peserta memahami kemampuan yang dimiliki dan akan diakumulasikan kedalam kelompok

Langkah –langkah :

1. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan permainan “Membuat Barisan Sepanjang – panjangnya”.

2. Fasilitator meminta pendapat peserta tentang permainan tersebut.

3. Fasilitator mengulas semua jawaban peserta dan mengaitkan dengan aspek SDM

4. Fasilitator menyusun kesimpulan.

Istirahat 10.15 – 10.45

Lanjutan Aspek SDM 10.45 – 12.15

Istirahat 12.15 – 13.30

Lanjutan Aspek SDM 13.30 – 15.00

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Aspek SDM 15.15 – 16.00

Pemantapan Kebersamaan 16.00 – 16.45

Media : Kartu A dan B

Metode : Simulasi “Menanglah Sebanyak Mungkin”.

Tujuan : Peserta menyadari kebersamaan, rasa saling tolong menolong dan rela berkorban demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Langkah –langkah :

1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok untuk memainkan simulasi kartu A dan B.

2. Fasilitator meminta tanggapan dari peserta.

3. Fasilitator mengulas semua jawaban peserta dan menghubungkan dengan materi

Istirahat 16.45 – 20.00

Lanjutan Pemantapan Kebersamaan 20.00 – 21.30

HARI KELIMA

Pembukaan & Review Hari Keempat

Aspek Kelembagaan/Organisasi 08.00 – 10.15

Media : Permainan Kapal tenggelam

Metode : Permainan dan sumbang saran

Tujuan : Peserta memahami pentingnya berteman dan berkelompok untuk menuju suatu pulau idaman

Langkah – langkah :

1. Fasilitator menjelaskan pentingnya berorganisasi.

2. Fasilitator mengajak permainan “Ayo berkelompok” atau “Kapal tenggelam”.

3. Fasilitator meminta Saran / Komentar tentang pentingnya berorganisasi.

4. Fasilitator mengulas dan menyimpulkannya.

5. Fasilitator mengulas semua jawaban peserta dan menghubungkan dengan materi

Istirahat 10.15 – 10.45

Lanjutan Aspek Kelembagaan 10.45 – 12.15

Istirahat 12.15 – 13.30

Aspek Manajemen Budidaya 13.30 – 15.00

Media : Gambar Desa Tinggal Panen

Metode : Cerita bergambar dan sumbang saran

Tujuan : Peserta mengetahui alasan utama berkebun kelapa sawit dan mau melaksanakan pemeliharaan

Langkah – langkah :

1. Fasilitator menyampaikan materi “Desa tinggal Panen”.

2. Fasilitator meminta sumbang saran peserta.

3. Fasilitator mengulas jawaban peserta dan menghubungkan dengan pilihan menanam komoditas perkebunan.

4. Fasilitator menjelaskan Job Description pemeliharaan tanaman perkebunan.

5. Fasilitator menyimpulkan.

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Aspek Manajemen Budidaya 15.15 – 16.00

Aspek Keuangan 16.00 – 16.45

Media : Kasus jual beli sepatu

Metode : Pengisian blangko dan sumbang saran

Tujuan : Peserta mengetahui pentingnya pengaturan keuangan secara bersama-sama

Langkah – langkah :

1. Fasilitator mengajak peserta untuk menyelesaikan kasus jual beli sepatu.

2. Fasilitator meminta peserta untuk diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi.

3. Hasil presentase masing–masing kelompok dijadikan bahan diskusi Paripurna.

4. Fasilitator mengkaitkan dengan pentingnya transparansi dalam manajemen keuangan.

5. Fasilitator menyimpulkan.

Istirahat 16.45 – 20.00

Lanjutan Aspek Keuangan 20.00 – 21.30

HARI KEENAM

Pembukaan & Review Hari Kelima

Lanjutan Aspek Keuangan 08.00 – 10.15

Istirahat 10.15 – 10.45

Kemitraan 10.45 – 12.15

Media : Blangko kemitraan

Metode : Isian dan sumbang saran

Tujuan : Peserta lebih mendalami pengertian kemitraan/pertemanan/ perkawanan/persahabatan

Langkah –langkah :

1. Fasilitator membagi blangko saya, teman dan musuh.

2. Fasilitator menjelaskan cara pengisian.

3. Fasilitator mengajak peserta untuk mengisi dalam kelompok

4. Peserta mempresentasekan hasil diskusi.

5. Fasilitator menjelaskan hubungan antara saya, teman, musuh menuju pentingnya berteman.

6. Fasilitator menyimpulkan dengan mengajak peserta untuk berikrar.

Istirahat 12.15 – 13.30

Dinamika Proses 13.30 – 15.00

Media : Permainan angin bertiup

Metode : Permainan, curah pendapat

Tujuan : Peserta memahami dan merasakan betapa pentingnya dinamika dalam kehidupan kelompok untuk kemajuan kelompok.

Langkah – langkah :

1. Fasilitator mengajak peserta untuk melakulkan permainan “angin bertiup”

2. Fasilitator menggali kesan peserta terhadap permainan tersebut.

3. Fasilitator mengulas hasil curah pendapat dari peserta.

4. Fasilitator menyimpulkan dan mengajak peserta untuk menghubungkan dinamika proses dengan tugas sebagai Tim Pendamping.

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Dinamika Proses 15.15 – 16.45

5. Fasilitator menjelaskan pentingnya Dinamika antar orang, kelompok.

6. Fasilitator menjelaskan “Dinamika” hanya akan terjadi jika ada proses.

Istirahat 16.45 – 20.00

Lanjutan Dinamika Proses 20.00 – 21.30

HARI KETUJUH

Pembukaan & Review Hari Keenam

Teknik Memfasilitasi 08.00 – 10.15

Media : Transparan

Metode : Ceramah

Tujuan : Peserta memahami urutan langkah-langkah dalam melakukan proses fasilitasi

Langkah – langkah :

1. Fasilitator memberi ceramah tentang teknik memfasilitasi

2. Fasilitator meminta tanggapan dan komentar dari peserta.

3. Fasilitator mengulas dan menegaskan.

Istirahat 10.15 – 10 45

Lanjutan Tekhnik Memfasilitasi 10.45 – 12.15

Istirahat 12.15 – 13.30

Pengenalan Media Pelatihan 13.30 – 15.00

Media : Media-media yang digunakan dalam pelatihan

Metode : Permainan, curah pendapat, simulasi

Tujuan : Peserta memahami makna dari urutan materi yang disajikan dalam pelatihan.

Langkah – langkah :

1. Fasilitator memeberikan contoh pelaksanaan media yang akan digunakan dalam pelatihan.

2. Fasilitator meminta beberapa orang peserta untuk mensimulasikan permainan tersebut.

3. Fasilitator meminta pendapat peserta terhadap proses yang baru saja ia saksikan.

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Pengenalan Media Pelatihan 15.15 – 16.45

Istirahat 16.45 – 20.00

Lanjutan Pengenalan Media Pelatihan 20.00 – 21.30

HARI KEDELAPAN

Pembukaan & Review Hari Ketujuh

Praktek Fasilitasi 08.00 – 10.15

Media : Media yang digunakan dan pelatihan

Metode : Praktek

Tujuan : Peserta mampu melakukan proses pelatihan.

Langkah – langkah :

1. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok yang beranggotakan 2 (dua) orang.

2. Masing-masing kelompok melakukan proses fasilitasi.

3. Teman yang lain melakukan pengamatan dan membuat catan-catan penting sebagai bahan masukan untuk peserta yang melakukan fasilitasi.

4. Fasilitator bersama peserta membahas setiap peserta yang melakukan proses fasilitasi.

Istirahat 10.15 – 10 45

Lanjutan Praktek Memfasilitasi 10.45 – 12.15

Istirahat 12.15 – 13.30

Lanjutan Praktek Memfasilitasi 13.30 – 15.00

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Praktek Memfasilitasi 15.15 – 16.45

Istirahat 16.45 – 20.00

Lanjutan Praktek Memfasilitasi 20.00 – 21.30

HARI KESEMBILAN

Pembukaan & Review Hari Kedelapan

Lanjutan Praktek Memfasilitasi 08.00 – 10.15

Istirahat 10.15 – 10.45

Lanjutan Praktek Memfasilitasi 10.45 – 12.15

Istirahat 12.15 – 13.30

Lanjutan Praktek Memfasilitasi 13.30 – 15.00

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Praktek Memfasilitasi 15.15 – 16.45

Istirahat 16.45 – 20.00

Praktek Memfasilitasi 20.00 – 21.30

HARI KESEPULUH

Pembukaan & Review Hari Kesembilan

Lanjutan Praktek Memfasilitasi 08.00 – 10.15

Istirahat 10.15 – 10.45

Lanjutan Praktek Memfasilitasi 10.45 – 12.15

Istirahat 12.15 – 13.30

Lanjutan Praktek Memfasilitasi 13.30 – 15.00

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Praktek Memfasilitasi 15.15 – 16.45

Istirahat 16.45 – 20.00

Praktek Memfasilitasi 20.00 – 21.30

HARI KESEBELAS

Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok 08.00 – 10.15

Istirahat 10.15 – 10.45

Lanjutan Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok 10.45 – 12.15

Istirahat 12.15 – 13.30

Lanjutan Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok 13.30 – 15.00

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok 15.15 – 16.45

Istirahat 16.45 – 20.00

Refleksi Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok Hari I 20.00 – 21.30

HARI KEDUA BELAS

Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok 08.00 – 10.15

Istirahat 10.15 – 10.45

Lanjutan Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok 10.45 – 12.15

Istirahat 12.15 – 13.30

Lanjutan Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok 13.30 – 15.00

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok 15.15 – 16.45

Istirahat 16.45 – 20.00

Refleksi Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok Hari II 20.00 – 21.30

HARI KETIGA BELAS

Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok 08.00 – 10.15

Istirahat 10.15 – 10.45

Lanjutan Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok 10.45 – 12.15

Istirahat 12.15 – 13.30

Lanjutan Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok 13.30 – 15.00

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok 15.15 – 16.45

Istirahat 16.45 – 20.00

Refleksi Praktek Memfasilitasi Dinamika Kelompok Hari III 20.00 – 21.30

HARI KEEMPAT BELAS

Pembukaan

Catatan Peristiwa 08.00 – 09.30

Media : Kertas flep

Metode : Sumbang saran dan diskusi

Tujuan : Peserta memahami proses dan dampak pelatihan dinamika kelompok di tingkat petani.

Langkah – langkah :

1. Peserta diminta untuk mendiskusikan catatan peristiwa yang mereka alami selama mengikuti praktek memfasilitasi pelatihan dinamika kelompok.

2. Fasilitator meminta tanggapan dan komentar dari peserta.

3. Fasilitator mengulas dan menegaskan

Penyadaran Diri 09.30 – 10.15

Media : Bercermin

Metode : Permainan dan sumbang saran

Tujuan : Peserta mengetahui siapa dirinya sendiri dan mau membuka diri terhadap orang lain

Langkah – langkah :

4. Fasilitator menerangkan pentingnya mengenali diri sendiri melalui media bercermin.

5. Fasilitator membagikan kertas yang isinya melihat kelebihan dan kekurangan diri.

6. Fasilitator mengumpulkan hasil dan membacakannya satu persatu.

7. Fasilitator mencatat satu persatu jawaban dan mengulas melalui jendela Johari.

8. Fasilitator mengajak semua peserta untuk bersalaman dan saling memaafkan.

Istirahat 10.15 – 10.45

Lanjutan Penyadaran Diri 10.45 – 12.15

Istirahat 12.15 – 13.30

Penyusunan Program Kerja 13.30 – 15.00

Istirahat 15.00 – 15.15

Lanjutan Penyusunan Program Kerja 15.15 – 16.45

Istirahat 16.45 – 20.00

Penutupan 20.00 – 21.30

MATERI FASDA I

MATERI

PELATIHAN FASILITATOR DAERAH (FASDA I)

Pelatihan dilaksanakan selama 14 hari efektif atau 145 sesi, @ 45 menit

No.

Materi

Metode

Media

Sesi

Keterangan

Pembukaan

Sambutan
Doa

Ceramah, Pidato

Ceramah Pembangunan Per-kebunan

Ceramah

Disbun

Ceramah Program SKE-BMK

Ceramah

Tim FASDA

Perkenalan Peserta

Permainan, Curah Pendapat

Permainan Zip-Zap

Tim Fasilitator

Kontrak Belajar

Curah Pendapat

Kertas flep

Tim Fasilitator

Penggalian Pengalaman Lapa-ngan Peserta dalam Membangun Rumah Idaman Masa Depan

Curah Pendapat, Ceramah, Diskusi Kelompok

Kertas Potong

Tim Fasilitator

Filosofi Kemitraan

Ceramah, Diskusi, Curah Pendapat

Karikatur, Transpans,

Saling-saling

Tim Fasilitator

Sistem Kebersamaan Ekonomi Berdasarkan Manajemen Kemitraan

Ceramah, Diskusi, Curah Pendapat

Transparan.

Tim Fasilitator

8..

Aspek-Aspek Manajemen Kemitraan dalam Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan.

a. Sumber Daya Manusia

Ceramah, Permainan, Diskusi, Curah Pendapat

Kertas Berlo-bang, Barisan Peserta, Yang Ter

Tim Fasilitator

b.Aspek Organisasi

Ceramah, Permainan, Diskusi, Curah Pendapat

Permainan Kapal Tenggelam, Bagan

Tim Fasilitator

c. Aspek Budidaya

Ceramah, cerita, Curah Pendapat

Cerita Desa Tinggal Panen

Tim Fasilitator

d. Aspek Keuangan

Ceramah, Diskusi

Kasus Jual Beli Sepatu

Tim Fasilitator

e. Aspek Kemitraan

Ceramah

Diskusi

Pengisian Blanko

Tim Fasilitator

Dinamika Proses

Ceramah, Curah Pendapat

Transparans, Karton Tempel

Tim Fasilitator

10.

Dinamika Kelompok dalam Membangun Desa Menyongsong Otonomisasi.

Ceramah, Curah Pendapat

Transparans, Gambar Perahu Kemitraan

Tim Fasilitator

11.

Tehnik Memfasilitasi

Ceramah, Curah Pendapat.

Transparans

Tim Fasilitator

12.

Pengenalan Media Pelatihan

(Dinamika Kelompok)

Simulasi, Cerita Bergambar, Permainan, Sumbang Saran

Media yang Digunakan dalam Pelatihan

Tim Fasilitator

13.

Praktek Memfasilitasi dikelas

Praktek

Media yang Digunakan dalam Pelatihan

Tim Fasilitator

14.

Penyadaran Diri

Simulasi,

Renungan

Kertas Potong

Tim Fasilitator

Pengenalan Media Pendampingan

Simulasi, Sumbang saran

Media dalam pelatihan

Tim Fasilitator

Praktek Memfasilitasi petani

Simulasi, Sumbang saran

Media dalam pelatihan

Tim Fasilitator

17.

Penyusunan Program Kerja

Diskusi

Transparans

Tim Fasilitator

Penutupan

1. Kesan Peserta

2. Sambutan

3. Doa

J u m l a h

145

ASOSIASI FASILITATOR DAERAH JAWA BARAT ( ASFAJA )

SKE BMK

Sabtu, 30 November 2013

AD ART FASDA JABAR

Metode